Soal Kabar Pabrik Ban Michelin PHK Ratusan Karyawan, Kemenperin Bilang Begini

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian buka suara mengenai kabar pabrik ban Michelin melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pegawai. Kemenperin mengaku belum mendapat informasi resmi terkait hal itu.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif mengaku belum mendapat kabar resmi PHK buruh PT Multistrada Arah Sarana Tbk sebagai pemasok ban dengan merek Michelin.

"Belum, kita belum dapat kabar kalau seandainya industri ban itu terutama pabrik ban Michelin itu melakukan penutupan atau pengurangan karyawan, kita belum dapat informasinya," ungkap Febri, ditemui di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Sementara itu, sia mengatakan kondisi industri karet, termasuk ban Tanah Air masih dalam kondisi yang baik. Hal itu terlihat juga dari banyaknya kendaraan.

Febri bilang, perkembangan industri otomotif nasional juga dinilai tidak ada masalah. Artinya, industri ban juga mendapat dampak positifnya.

"Untuk industri ban, karet, masih bagus untuk dalam negeri kan kendaraan kita juga masih banyak. Dan permintaan ban dari industri otomotif juga masih bagus," jelas dia.

Kabar PHK pabrik ban Michelin diprotes Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SKEP-SPSI). Ratusan buruh menggeruduk PT Multistrada Arah Sarana Tbk, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Mengutip laman SPSI Bekasi, sebanyak 280 orang terkena PHK secara sepihak dari pabrik tersebut. Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro, menuturkan manajemen berdalih menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja, padahal sesuai putusan MK No. 168. Menurutnya, setiap PHK harus dirundingkan terlebih dahulu dengan Serikat Pekerja.

“Percayalah, ini adalah perjuangan kita semua. Kita menolak PHK, menolak penyerahan logistik kepada pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan PHK baru, serta melayangkan surat protes atas pelanggaran PKB," kata Guntoro.

Guntoro seakan belum puas dengan keterangan manajemen perusahaan. Dia menegaskan, perlu ada perundingan bersama serikat pekerja soal PHK ini.

"Kami sudah tegaskan, panggilan kerja yang tidak sesuai norma dan melanggar PKB tidak perlu dipenuhi. PHK ini harus dihentikan, dan jika perusahaan ingin berbicara soal efisiensi, ayo kita duduk bersama membahasnya secara terbuka,” tambah Guntoro.

“Jika tanggapan dari manajemen tidak baik, maka minggu depan kami akan turun kembali dengan kekuatan penuh. Jalan Raya Lemahabang akan kami pastikan tidak bisa dilalui. Tapi jika hasilnya baik, kami siap duduk bersama mencari solusi terbaik agar perusahaan tetap berjalan dan pekerja tidak kehilangan mata pencaharian,” pungkas Guntoro.