Sikat Maling Uang Negara, Prabowo Serukan UU Perampasan Aset

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang alias UU Perampasan Aset. Dukungan ini sekaligus menguatkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu," seru Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo turut meminta dukungan dan komitmen penuh dari kaum buruh dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan cara, tidak gampang ditarik oleh koruptor dengan iming-imingi uang untuk membela dirinya.

"Setuju? Bagaimana, kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor? Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor? Benar ya? Awas lu," dia menekankan. 

Komitmen perlawanan terhadap koruptor ini diserukan, lantaran ia telah menghitung kekayaan Indonesia yang begitu besar. "Masalahnya, maling-malingnya juga banyak," keluhnya. 

Untuk itu, pemerintahan yang dipimpinnya bertekad untuk menghilangkan tindak korupsi dari Bumi Indonesia. Meskipun, Prabowo tahu itu bukan hal yang gampang.

"Saya tahu, saya tahu, bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya," tegasnya.

"Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang berada di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan, hentikan, kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan, saya minta dihentikan secepat-cepatnya," pungkas Prabowo. 

Diwartakan sebelumnya, kehadiran Prabowo dalam peringatan May Day dinilai sebagai sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap perjuangan kaum pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut kehadiran Prabowo merupakan momen langka yang terakhir kali terjadi 60 tahun lalu.

Ini adalah sejarah yang kedua terulang kembali, seorang Presiden RI hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day. Yang pertama melakukan itu adalah Presiden Bung Karno pada 1 Mei 1965,” ujar Said Iqbal, ditulis, Kamis (1/5/2025).

200.000 Buruh ke Jalan

Diperkirakan lebih dari 200.000 buruh dari berbagai daerah akan memadati kawasan Monas untuk mengikuti rangkaian aksi damai dan orasi dalam peringatan Hari Buruh 2025. Aksi serupa juga berlangsung serentak di sejumlah kota besar lain di Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan bahwa aparat keamanan telah bersiaga untuk mengawal jalannya perayaan agar tetap aman dan tertib.

Ia mengimbau seluruh elemen buruh untuk menjaga kondusivitas dan tidak memancing konflik selama aksi berlangsung.

"Kita harus menjaga momentum Hari Buruh ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegas Karyoto.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Dalam pidatonya dihadapan Presiden Prabowo Subianto, Said Iqbal  kembali menekankan enam tuntutan utama buruh di Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

"Hari ini Bapak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Said dalam kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional yang disiarkan laman Youtube Sekretariat presiden, Kamis (1/5/2025).

"Mewakili para buruh, ada 6 isu yang ingin Kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dalam kebijakan Bapak Presiden" tuturnya.

Berikut adalah enam poin tuntutan buruh yang disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal:

Hapus Sistem Outsourcing

Kepada Presiden Prabowo Subianto, Iqbal meminta penghapusan sistem kerja outsourcing yang dinilai sebagai bentuk perbudakan modern di dunia kerja.

Satgas PHK

Said Iqbal lebih lanjut juga meminta pembentukan dan operasi satuan tugas (satgas) khusus penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK) pemerintah Presiden Prabowo Subianto dapat didukung oleh masyarakat luas.

Tak hanya tuntutan kesejahteraan buruh, Iqbal juga menyampaikan apresiasinya pada langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan upah minimum sebesar 6,5% setelah mengalami stagnasi selama 10 tahun. 

Sahkan RUU Ketenagakerjaan Baru

Selanjutnya, Said Iqbal juga mendesak agar RUU Ketenagakerjaan baru dapat segera disahkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menghilangkan seluruh muatan Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh.

Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Selain itu, Iqbal menyoroti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang belum disahkan meski sudah menanti hingga 20 tahun. 

Pemberantasan Korupsi dan Sahkan UU Perampasan Aset

Dalam tuntutan terakhirnya, Iqbal meminta agar pemberantasan korupsi melalui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dapat segera disahkan.