Prabowo: Korupsi Mengakar dari Pusat hingga Daerah, BUMN Tak Luput

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membeberkan fakta korupsi yang merambah hampir seluruh birokrasi, termasuk BUMN dan BUMD.

Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa korupsi masih menjadi persoalan besar yang mengakar di hampir seluruh lini birokrasi pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

Menurutnya, perilaku koruptif tidak hanya terjadi di tingkat tertentu, tetapi juga menyebar di berbagai eselon, bahkan merambah lembaga negara, BUMN, hingga BUMD.

"Kita paham masalah korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi," kata Prabowo dalam sidang tahunan MPR-DPR RI, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menilai, pengakuan terhadap kelemahan adalah langkah awal yang penting sebelum melakukan perbaikan. Ia mengingatkan, tanpa transparansi dan pengawasan yang ketat, kekuasaan berpotensi menjadi absolut dan akhirnya korup.

"Kita paham sejarah umat manusia, jika ada kekuasaan tidak diawasi maka kekuasaan akan menjadi korup, kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut," ujarnya.

Selama 299 hari menjabat sebagai presiden, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan dalam memberantas penyelewengan di pemerintahan.

"Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di pemerintahan kita. Hal ini memang tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia," ucapnya.

Prabowo menyebut, ada banyak modus penyalahgunaan anggaran yang tidak terlihat dari luar, dan hal ini menjadi dasar bagi pemerintahannya untuk melakukan langkah korektif.

Prabowo menegaskan bahwa penyelewengan tidak hanya terjadi pada proyek-proyek besar, tetapi juga pada anggaran rutin yang nilainya signifikan.

Salah satu contohnya adalah anggaran perjalanan dinas, baik luar negeri maupun dalam negeri, yang dinilai rawan diselewengkan. Selain itu, anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) juga disebut mencapai jumlah yang tidak wajar.

"Yang kami lihat rawan diselewengkan, di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini menjadi sumber korupsi," pungkasnya.