Setahun Prabowo-Gibran: Kemiskinan Indonesia Terendah Dalam 30 tahun

Liputan6.com, Jakarta Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan perbaikan paling kuat dalam sejarah Indonesia, mulai dari penurunan tingkat kemiskinan hingga turunnya angka pengangguran ke titik terendah dalam 30 tahun terakhir.

Menurut laporan hasil riset NEXT Indonesia Center bertajuk “Mengubah Indonesia”, berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah NEXT menunjukkan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun, yang disebut sebagai terendah sepanjang sejarah Indonesia.

"Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun ke posisi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Angka ini setara dengan penurunan jumlah warga miskin sebesar 1,37 juta jiwa, sehingga menjadi 23,85 juta jiwa,” demikian tulis NEXT Indonesia dalam laporan risetnya, dikutip Senin (20/10/2025).

Penurunan paling signifikan terjadi di wilayah perdesaan, di mana angka kemiskinan turun dari 11,34% menjadi 11,03%. Sementara di perkotaan, meski sedikit meningkat karena faktor harga pangan, dampak positif dari program bantuan langsung dan peningkatan produktivitas desa tetap menjaga tren nasional tetap menurun.

Riset NEXT juga menyoroti capaian penting di sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 tercatat 4,76%, level terendah sejak 1995. Dari total 153,05 juta angkatan kerja, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja.

"Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan menciutnya tingkat pengangguran terbuka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 mencapai 4,76%. Ini adalah angka terendah dalam 30 tahun terakhir atau sejak tahun 1995 yang mencapai 7,42%," lanjutnya.

Selain itu, NEXT juga mencatat, 31,2 juta anak telah menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Di bidang pendidikan, 165 Sekolah Rakyat kini beroperasi dengan total 15.370 siswa dari keluarga prasejahtera.

"Presiden Prabowo menargetkan 100 sekolah baru setiap tahunnya, terutama di wilayah kantong-kantong masyarakat yang ekonominya paling lemah. Program juga diarahkan agar menjangkau lapisan menengah ke bawah," tulis NEXT.

Sementara itu, 83.132 Koperasi Desa Merah Putih telah berdiri di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 1 juta anggota aktif, memperkuat ekonomi desa dari bawah. Dan di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 46,2 juta warga di 38 provinsi, menjadi pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sebelumnya, pemerintah akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) pangan beras pada Oktober dan November ini. Pada tahap ini, bantuan menyasar 18.277.083 dengan anggaran Rp 7 triliun.

Pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi kelanjutan bansos pangan ini di Desember tergantung tingkat keoptimalan realisasi program.

Untuk itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi meminta keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu pengecekan kembali di wilayah masing-masing. 

Dia mengatakan, peningkatan aspek ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman data penerima sangat penting dilaksanakan sebelum pelaksanaan kembali di bulan depan.

Hal tersebut dia utarakan saat menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). "Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada," kata Arief dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

Dia mengatakan, perlu ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback bisa diterima dan dilakukan penyesuaian.

"Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya," tambah Arief.

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras di tahun 2025 sebagai pelaksanaan perdananya, telah berjalan untuk alokasi 2 bulan, Juni dan Juli.

Per 17 September, realisasinya telah tersalurkan sebanyak 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Adapun daerah yang belum tuntas dikarenakan sebagian besar memiliki tantangan geografis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

Sebagai salah satu impak positif penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada pergerakan inflasi beras secara bulanan.

Inflasi beras secara bulanan di Juli 2025 berada di 1,35 persen dan menjadi angka tertinggi selama 2025. Kendati begitu, inflasi beras berhasil ditekan dan pada Agustus 2025 menjadi lebih rendah di angka 0,73 persen.

Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

"Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Jadi Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan," ungkap Arief.