Setahun Bahlil di ESDM, Arah Baru Energi Nasional Makin Terasa: Inklusif, Adil, dan Pro-Rakyat 

Liputan6.com, Jakarta - Satu tahun sudah Bahlil Lahadalia memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu yang relatif singkat, arah kebijakan energi nasional mulai menunjukkan perubahan besar. Sektor yang dulunya identik dengan dominasi pemain besar, kini perlahan menjadi lebih terbuka. Rakyat mulai diberi ruang untuk ikut mengelola dan menikmati hasil kekayaan alam negeri sendiri.

Berbagai kebijakan pro-rakyat lahir dari tangan dingin Menteri Bahlil. Mulai dari program sumur masyarakat, tambang pro-rakyat, listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), BBM untuk nelayan kecil, hingga transisi energi berkeadilan. Semua diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945,” ujar Bahlil saat membuka Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025). 

Listrik Masuk Desa, Anak-Anak Tak Lagi Belajar dalam Gelap 

Salah satu capaian paling nyata dalam setahun kepemimpinan Bahlil adalah perluasan akses listrik di seluruh pelosok negeri. Melalui program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah memastikan masyarakat di daerah terpencil ikut merasakan terang pembangunan.

Bahlil bahkan beberapa kali turun langsung ke lapangan, mengecek instalasi listrik hingga ke rumah warga. Ia mengaku tak ingin ada lagi anak Indonesia yang belajar dalam gelap seperti yang pernah ia alami di masa kecil.

“Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan,” katanya saat mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025). 

Tambang Kini Milik Rakyat, Bukan Hanya Konglomerat 

Perubahan besar juga terjadi di sektor pertambangan. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025,pemerintah membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang. Langkah ini menjadi tonggak baru bahwa rakyat kini tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi juga bagian dari pengelolaan sumber daya alam.

“Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku,” tegas Bahlil.

Kementerian ESDM juga memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha tambang. Ratusan izin pertambangan dibekukan karena tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek). Sementara itu, aktivitas tambang ilegal ditindak tegas melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dengan dukungan lembaga penegak hukum.

BBM untuk Nelayan dan Sumur Rakyat Jadi Program Unggulan 

Tak hanya di darat, perhatian Bahlil juga menyentuh kehidupan masyarakat pesisir. Kebijakan BBM Satu Harga dan BBM untuk nelayan kecil terus dilanjutkan agar para nelayan dapat melaut tanpa terbebani biaya bahan bakar yang tinggi.

Di sisi lain, sektor migas juga mendapatkan sentuhan baru. Pemerintah kembali menghidupkan sumur-sumur tua dan melibatkan masyarakat sekitar melalui program sumur rakyat. Kebijakan ini tidak hanya membantu meningkatkan produksi minyak dalam negeri, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi produksi.

Arah Baru Energi Nasional: Dari Elit ke Rakyat 

Dalam satu tahun kepemimpinan Bahlil di Kementerian ESDM, arah baru sektor energi nasional kini mulai nyata terlihat: lebih inklusif, lebih adil, dan lebih berpihak kepada rakyat. Setiap program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada produksi dan infrastruktur, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat.

Semangat pemerataan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan menjadi landasan utama kebijakan energi di era baru ini. Program demi program bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga cerminan keadilan sosial dan kemandirian bangsa, cita-cita besar yang perlahan mulai diwujudkan satu per satu.