Selain Bazar, Penyaluran Beras SPHP Diminta Masuk Pasar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diguyur ke pasar. Harapannya beras SPHP bisa lebih cepat tersalurkan.

Dia enggan penyalurannya terlalu lambat jika bergantung ke bazar atau operasi pasar beras saja. Diharapkan masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan beras subsidi pemerintah itu.

"Kami minta SPHP disalurkan langsung ke pasar. Kalau lewat bazar, prosesnya terlalu lambat,” ujar Menko Zulkifli dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Perberasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, ditulis Kamis (14/8/2025).

Ia menegaskan pasar merupakan saluran paling efektif untuk penyaluran SPHP. Zulkifli menyebut saat ini penyaluran beras SPHP sudah mencapai 2.500 ton per hari, namun idealnya perlu 4 kali lipat lebih banyak.

“Saat saya keliling, SPHP belum sepenuhnya sampai karena butuh persiapan. Idealnya, bisa tersalurkan 10 ribu ton per hari sehingga sebulan mencapai 300 ribu ton,” pintanya.

Zulkifli mengatakan, peningkatan penyaluran beras SPHP akan dilakukan bersamaan dengan penyerapan gabah dari petani. Penyerapan dilakukan pada musim panen gadu dalam waktu dekat.

"Sekarang sudah bisa 2.500 ton, kita nunggu panen gabah. Panen itu bulan depan ya, September ini. Ini masih ada 3 minggu menuju September yang sudah masuk gadu panen, sudah banyak lagi gabahnya," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan empat skema untuk mempercepat penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (beras SPHP). Langkah ini diambil untuk membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

Rizal menuturkan, Bulog telah mendapat penugasan khusus untuk segera menyalurkan beras SPHP. Skema pertama dilakukan melalui pengecer pasar yang menggunakan aplikasi SPHP, dengan kewajiban mematuhi aturan yang berlaku.

"Yang pertama ke pengecer-pengecer pasar. Itu mereka menggunakan aplikasi SPHP, jadi pengecer-pengecer tersebut itu harus mengikuti aturan SPHP,” kata Rizal di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Selain lewat pengecer pasar, skema kedua adalah penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dengan jumlah disesuaikan kebutuhan tiap daerah. Skema ketiga dilakukan melalui koperasi di kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk koperasi TNI/Polri. Skema keempat memanfaatkan jaringan koperasi di BUMN, seperti PT Pos, ID FOOD, dan PTPN.

Bulog mencatat penyaluran beras SPHP sudah mencapai 18.500 ton hingga pekan pertama Agustus 2025. Pemerintah menargetkan total penyaluran mencapai 1,5 juta ton hingga akhir tahun. Namun, Rizal mengakui ada hambatan dalam proses penyaluran, khususnya pada skema berbasis aplikasi.

Dia menuturkan, banyak pengecer yang belum terbiasa menggunakan aplikasi SPHP. Bahkan, ada yang perangkat gawainya tidak mendukung.

"Memang satu, karena semua ini menggunakan aplikasi, kan tidak semuanya langsung bisa cepat. Namanya, mohon maaf, kan perlu sosialisasi. Kadang-kadang kita bantu lewat teman-teman cabang Bulog di wilayah untuk membantu mereka menggunakan aplikasi itu,” jelasnya.

Tunggu Restu Prabowo

Sebelumnya, Pemerintah berencana menghapus kelas beras premium dan medium. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan masih akan membahas rencana itu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan telah menggelar rapat dengan jajaran menteri dan pemangku kepentingan terkait. Namun, belum bisa mengumumkan hasilnya karena perlu melaporkannya lebih dahulu ke Presiden Prabowo.

"Ya, kami sudah rapat. Tentu nanti kami akan lapor kepada Pak Presiden dulu, ya," ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (13/8/2025).