Respons Sri Mulyani soal Satgassus Penerimaan Negara oleh Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi mengenai pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.

Sri Mulyani menuturkan, Satgassus itu bukan hal baru. Satgas khusus ini pernah diluncurkan sebelumnya, dan mengaku menghadiri acara peluncuran itu.

"Satgas khusus dari Kapolri ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun terakhir. Saya termasuk yang saat itu diundang ketika diluncurkan pertama kali. Ini mungkin diperkuat lagi,” kata Sri Mulyani saat konferensi per APBN KiTa edisi Juni 2025, seperti dikutip dari Antara, Rabu (18/6/2025).

Sri Mulyani menilai satgas khusus itu merupakan inisiatif yang berpeluang mendukung APBN.

“Karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menuturkan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

Tim Satgassus, kecuali Novel Baswedan, menyambangi kantor Dirjen Pajak. Bimo mengatakan, kedua belah pihak berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya mengamankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun peningkatan.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara beranggotakan mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

Satgas tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto selaku ketua dan Novel Baswedan dan selaku wakil ketua.

Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yudi Purnomo menjelaskan bahwa selama 6 bulan terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian.

Terbaru, satgassus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal meningkatkan potensi pendapatan negara pada sektor perikanan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak/DJP) mengundang Tim Satuan Tugas Khusus (Satgagus) Polri untuk membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli menuturkan, pada pertemuan itu, Ditjen Pajak dan Tim Satgassus telah membahas bersama mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.

“Kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan negara,” kata Rosmauli seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (18/6/2025).

Ia menambahkan, fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis antara lain kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal antara lain ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal, ilegal mining atau pertambangan ilegal dan ilegal logging atau pembalakan liar serta kejahatan ekonomi lainnya.

Adapun penerimaan pajak 2025 ditargetkan mencapai Rp 2.189,3 triliun atau setara 9% dari produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak negara hingga akhir Mei 2025 terus menunjukkan kinerja positif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp683,3 triliun.

Kata Menkeu, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak meningkat 9,46%. Sebagai catatan, Mei 2024 lalu negara mencatatkan pemasukan pajak sebesar Rp624,19 triliun.

“Penerimaan pajak terkumpul Rp 683,3 triliun atau 31,2% dari target tahun 2025," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Sementara penerimaan negara dari sektor bea dan cukai, negara telah mengumpulkan Rp122,9 triliun setara 40,7% dari target tahun ini. 

Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatat kontribusi Rp188,7 triliun atau 36,7% dari target.

Jika semua digabung, total pendapatan negara per 31 Mei 2025 telah menembus Rp995,3 triliun. Ini berarti sekitar 33,1% dari total target penerimaan negara yang dipatok sebesar Rp3.005,1 triliun.