RAPBN 2026 Fokus Prioritas Nasional, Gaji PNS Tak Naik Tahun Depan?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan bocoran mengenai apakah ada kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026. Sri Mulyani mengatakan, kenaikan gaji PNS tergantung pada kapasitas fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Ia menyampaikan, kapasitas fiskal RAPBN 2026 mayoritas diarahkan untuk program-program prioritas nasional. Oleh karena itu, pemerintah belum melakukan kajian terkait kebijakan gaji PNS dan perekrutan PNS.

"Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji," ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Sedangkan mengenai rekrutmen CPNS 2026, Sri Mulyani memastikan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan tetap berjalan untuk menentukan kebutuhan formasi PNS. Namun, kapasitas fiskal tetap menjadi pertimbangan utama.

"Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan," jelasnya.

RAPBN 2026 dirancang dengan defisit Rp636,8 triliun atau setara 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Total belanja negara ditargetkan Rp3.786,5 triliun, tumbuh 7,3 persen dibanding outlook 2025.

Rincian belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp3.136,5 triliun atau naik 17,8 persen. BPP terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun (tumbuh 17,5 persen) dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun (tumbuh 18 persen).

Kenaikan ini disebabkan oleh pembiayaan delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

"MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

Pendapatan negara diproyeksikan Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8 persen dibanding outlook APBN 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh penerimaan pajak yang ditargetkan naik 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.

Penerimaan kepabeanan dan cukai diproyeksikan Rp33,43 triliun atau naik 7,7 persen, sehingga total penerimaan perpajakan RAPBN 2026 menjadi Rp2.692 triliun, tumbuh 12,8 persen.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp455 triliun, turun 4,7 persen dari outlook 2025 karena hilangnya dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.