Presdir Produsen Ban Michelin Jelaskan Alasan PHK 280 Karyawan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Direktur PT Multistrada Arah Sarana (MAS), Igor Zyemit, menjelaskan bahwa langkah pengurangan karyawan yang tengah direncanakan perusahaan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang kian dinamis dari produsen ban Michelin tersebut.

Menurut Igor, dua tahun terakhir industri manufaktur ban, termasuk jaringan Michelin di Indonesia, menghadapi tantangan berat. Salah satunya adalah kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang berdampak langsung pada daya saing produk ban buatan dalam negeri.

“Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Namun penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin,” ujar Igor dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

Rencana PHK ini dikabarkan akan memengaruhi sekitar 280 dari total 2.800 pekerja di fasilitas produksi MAS yang merupakan bagian dari Michelin Group.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS Guntoro meminta pihak manajemen untuk mencabut surat PHK dan skorsing yang telah dikeluarkan perusahaan terhadap para pekerja.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan sebelum pembahasan mekanisme pengurangan tenaga kerja bisa dilanjutkan secara adil dan terbuka.

“Kami berharap perusahaan segera membatalkan surat PHK dan mempekerjakan kembali rekan-rekan yang terdampak. Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja,” tegas Guntoro.

Ia juga menekankan pentingnya dialog bipartit antara manajemen dan pekerja agar solusi yang diambil tidak merugikan salah satu pihak.

Serikat pekerja berharap proses komunikasi dapat berjalan dengan transparan demi menjaga stabilitas hubungan industrial di perusahaan.

Menanggapi situasi tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau agar PHK menjadi pilihan terakhir dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

“Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja,” ujar Afriansyah di Jakarta.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati setiap kebijakan perusahaan selama dilakukan sesuai aturan ketenagakerjaan, namun berharap langkah alternatif bisa diambil untuk menghindari pemutusan kerja massal.

“Kalau sampai terjadi pengurangan karyawan karena situasi ekonomi global, kami memahami, tapi kami berharap MAS tetap berkontribusi bagi Indonesia,” katanya.

Afriansyah juga mengapresiasi kesiapan perusahaan untuk mencabut surat PHK dan memberikan program pelatihan bagi karyawan terdampak sebagai bagian dari solusi bersama.