Prabowo Subianto Guyur Rp 335 Triliun Buat Makan Bergizi Gratis pada 2026, Ini Sebabnya

3 hours ago 2

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran senilai Rp 335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah penerima MBG yang mencapai 82,9 juta orang.

"Alokasi anggaran untuk MBG 2026 kita alokasikan sebesar Rp 335 triliun," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan alasan dibalik kenaikan anggaran buat program prioritas tersebut. Utamanya karena jumlah penerima program MBG menjadi sebanyak 82,9 juta orang, dan angka ini berjalan sejak awal 2026.

"Di awal tahun 2026 kita akan full speed dari awal tahun dan kita akan menyerap APBN kurang lebih Rp 25 triliun per bulan. Ketika kita sudah full speed dari Januani kemudian sampai Desember (2026)," ungkap Dadan dalam Konferensi Pers APBN 2026 dan Nota Keuangan, di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dia menjelaskan, anggaran MBG pada 2025 ini memang jauh lebih kecil dari penetapan untuk 2026. Pasalnya, jumlah penerima MBG yang bersifat naik secara bertahap. Targetnya, 82,9 juta orang akan menerima MBG pada akhir November 2025 seiring dengan rampungnya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Penyerapan MBG identik dengan jumlah penerima manfaat, jadi kenapa tahun ini rendah karena kita mulai dari sejumlah penerima manfaat 6 Januari (2025) itu hanya sekitar 300 ribu. Nah pada ujungnya akan 82,9 juta di akhir tahun, di awal tahun depan kita akan full speed dengan 82,9 juta," beber Dadan.

Harga Porsi Makan Tetap

Meski ada lonjakan anggaran MBG di 2026, Dadan memastikan biaya untuk per porsinya tidak akan ada perubahan.

"Tidak ada perubahan pagu apapun terkait dengan porsi makan, jadi ini murni karena jumlah penerima maanfaat yang memang sudah dalam jumlah besar," tegas dia.

Perlu diketahui, dalam APBN 2025, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, meski Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana cadangan tambahan Rp 100 triliun. Artinya total anggaran yang disiapkan di tahun ini sebesar Rp 171 triliun. Angka itu meningkat hampir dua kali lipat menjado Rp 335 triliun untuk tahun 2026.

Sri Mulyani Pastikan RAPBN 2026 Fokus Biayai Program MBG hingga Perbaiki Sekolah

Sebelumnya, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 akan diarahkan fokus pada pembiayaan program prioritas pemerintah dengan menjaga defisit fiskal.

Demikian arahan Prabowo Subianto yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, di Istana Kepresidenan seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/7/2025).

"Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik,” ujar Sri Mulyani usai melapor kepada Presiden terkait finalisasi nota keuangan dan RAPBN yang akan disampaikan ke DPR pada 15 Agustus 2025

Sri Mulyani menuturkan, sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah dan madrasah, serta pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan menjadi inti pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga akan memperkuat belanja pada sektor-sektor strategis, termasuk pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, hingga pengembangan riset dan inovasi.

Jaga Defisit

Prabowo menambahkan, defisit akan dijaga dalam batas yang sehat maksimal tiga persen, agar tetap memberi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar APBN tidak menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi.

Seiring hal itu, Menkeu Sri Mulyani mendorong reformasi regulasi agar diperkuat, sehingga mempermudah investasi, perdagangan, dan memperluas peran lembaga, seperti Danantara, dalam tata kelola aset negara.

Sri Mulyani meminta publik menantikan pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus mendatang, yang akan menjadi momentum penting dalam menyampaikan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional 2026.

Read Entire Article
Kaltim | Portal Aceh| | |