Prabowo Subianto Bentuk Sistem DTSEN, Ini Tujuannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem DTSEN ini untuk memastikan program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dalam 10 bulan terakhir, pihaknya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya.

“Karena itu, untuk pertamakalinya dalam sejarah Republik Indonesia, kami bentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Prabowo saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025).

Pemerintah Indonesia ingin program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran dengan kehadiran DTSEN.

“Dengan DTSEN, kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran,” ujar dia.

Selain itu, Prabowo menuturkan, dengan sistem DTSEN untuk menjaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat. Pemerintah Indonesia telah membangun 100 Sekolah Rakyat agar setiap anak dari keluarga tidak mampu dapat belajar tanpa hambatan.

“Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik,” ujar Prabowo.

Pemerintah akan membangun 200 Sekolah Rakyat pada 2026,dan 300 Sekolah Rakyat untuk tahun selanjutnya.

“Setidaknya 300 Sekolah Rakyat akan kami bangun, agar anak-anak seperti Naila bisa punya harapan; agar anak dari keluarga tidak mampu, bisa menjadi mampu,” ujar dia.

“Anak-anak di Sekolah Rakyat ada di desil 1 dan desil 2. Mereka termasuk 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Karena itu, keluarganya dapat bantuan sosial. Anak dan keluarganya harus lulus dari jerat kemiskinan,” Prabowo menambahkan, seperti dikutip dari pidato kenegaraan.

Ia menuturkan, setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga dengan pendapatan terendah, berhak hidup bermartabat. Karena itu, saat anaknya di Sekolah Rakyat, rumah keluarganya yang tidak layak huni direnovasi.

“Kami juga tingkatkan kuota FLPP ke 350.000 penerima; Sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan Agustus ini, sudah lebih dari 231.000 keluarga memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk bisa punya rumah layak huni,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tujuan kemerdekaan Republik Indonesia. Diantaranya adalah masyarakat terlepas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

Di memulai dengan capaian setiap kepala negara dari masa ke masa. Menurutnya, setiap pemerintahan berupaya untuk mendekatkan cita-cita bangsa Indonesia. Pidato ini disampaikan menjelang perayaan Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus 2025 mendatang.

"Seluruh presiden pendahulu saya, bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur," ungkap Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Ada tiga poin yang menurutnya jadi upaya inti sejalan dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Yakni, merdeka dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. "Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan," tegas dia.

"Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, negara kita harus berdualat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri," sambung dia.

Dia menegaskan kembali, Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. "Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," tandasnya

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyinggung kekuatan bangsa berasal dari rakyat. Menurutnya, kekuatan ini yang mampu mempertahankan kepentingan nasional.

Dia menegaskan, Pancasila bukan sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski, diakuinya mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

"Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut dia, kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif kita.

"Seperti pepatah dalam kearifan Jawa: 'Mangan ora mangan, sing penting ngumpul', Yang berarti mengutamakan kebersamaan dari pada mengejar kepentingan masing-masing," tegas Puan.

"Inilah jiwa sosial yang membedakan kita dari bangsa lain," sambungnya.