Prabowo Pamer Capaian Stimulus Ekonomi dan Program Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian terkait stimulus ekonomi dan berbagai program sosial sejak awal tahun 2025.

Meskipun berhasil memberikan sejumlah stimulus ekonomi dan program sosial, Prabowo menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global. 

Ia menegaskan, pemerintah responsif menghadapi tekanan eksternal yang berdampak pada perekonomian domestik.

"Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp 33 triliun diberikan pada Januari 2025," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menjelaskan, stimulus tahap kedua senilai Rp 24,4 triliun telah digelontorkan pada Juni 2025. Selain itu, pemerintah menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), di antaranya Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Prabowo juga menyampaikan sejumlah hasil Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. 

“Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan AS yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%. Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi untuk kita," ujarnya.

Prabowo juga menyoroti keberhasilan Indonesia menyelesaikan perundingan bebas tarif Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) setelah tertunda selama 10 tahun. Di tingkat internasional, Indonesia terus aktif di forum BRICS, G20, ASEAN, dan kini tengah mengajukan keanggotaan di OECD.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengisahkan upaya pemerintah untuk mendorong produksi pangan nasional. Salah satunya dengan memangkas 145 aturan dalam penyaluran pupuk subsidi ke petani.

Pemangkasan regulasi itu telah dilakukan Prabowo sejak awal 2025 ini. Menurutnya, dengan adanya 145 aturan tadi, penyaluran pupuk subsidi menjadi rumit.

"Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas hasilnya produksi beras meningkat," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Soal pupuk ini, RI 1 mengalokasikan anggaran Rp 46,9 triliun untuk pupuk subsidi di 2026 mendatang. Dana itu akan digunakan untuk menyalurkan 9,62 juta ton pupuk subsidi.

Kenaikan produksi tadi turut berkontribusi pada stok cadangan beras pemerintah lebih dari 4 juta ton. Selain itu, harga beli di tingkat petani pun diklaim lebih stabil.

"Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil petani semakin sejahtera kedepan akan kita lanjutnya cerita sukses ini," tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara ini mengatakan, RUU APBN 2026 mengalokasikan setidaknya Rp 22,7 triliun untuk Perum Bulog.

"Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat," tegas dia.

Adapun, secara keseluruhan, Rp 164,4 triliun dana APBN 2026 akan digunakan untuk penguatan ketahanan pangan nasional.