Prabowo Heran, Ada Komisaris BUMN Rapat Sebulan Sekali Tantiemnya Rp 40 Miliar Setahun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran penting Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memperkuat keuangan negara. Ia menilai, BUMN seharusnya menyumbang minimal USD 50 miliar setiap tahun maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit.

"Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," ujar Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo juga mengkritik pengelolaan BUMN yang dinilainya tidak efisien, termasuk jumlah komisaris yang berlebihan dan adanya pembayaran tantiem yang tidak wajar. Ia menegaskan akan memotong jumlah komisaris dan menghapus tantiem, terutama bagi perusahaan yang merugi.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, Tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu ada Tantiem kalau rugi. Dan jika untung, untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Prabowo.

Presiden menekankan, jika ada direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, mereka dipersilakan untuk mengundurkan diri. Menurutnya, banyak anak muda yang siap menggantikan posisi tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah menuai sejumlah pencapaian yang membanggakan. Hal tersebut diungkapkan saat menyampaikan  Pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung MPR-DPR, Jumat 15 Agustus 2025.

Salah satunya yang berhasil dicapai pemerintah yaitu tingkat kemiskinan Indonesia yang menyentuh level terendah dalam sejarah.

"Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah," kata dia, Jumat (15/8/2025).

 Menurut Prabowo, ekonomi Indonesia yang kuat menjadi penunjang ekonomi masyarakat, di mana ditopang oleh tingkat pengangguran yang menurun dan terciptanya jutaan lapangan kerja. 

"Kuatnya ekonomi menunjang perekonomian rakyat, tingkat pengangguran turun jadi 4,76% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan," lanjut dia.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus bekerja keras untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya diwujudkan dengan menjaga tingkat inflasi di kisaran 2,4%.

"Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu," tutup dia.

Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.

RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.

"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.

Di sisi lain, Prabowo memperingatkan kekayaan negara yang terus bocor dalam jumlah sangat besar. RI 1 pun khawatir itu berpotensi membuat Indonesia menjadi negara gagal.

"Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth," kata Prabowo.

Kendati begitu, ia tak ingin menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah. Sebab menurutnya sudah tidak ada waktu lagi, dan pemerintah tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," pinta dia.