Prabowo: Ada Komisaris BUMN Terima Tantiem Rp 40 Miliar Setahun meski Rapat Hanya Sebulan Sekali

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pemberian tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya tidak wajar. Ia menyebut ada komisaris yang menerima tantiem hingga Rp40 miliar setahun meski hanya menghadiri rapat sebulan sekali.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu ada tantiem kalau rugi. Dan jika untung, untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," ujar Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menilai pengelolaan BUMN selama ini tidak efisien, salah satunya dari jumlah komisaris yang terlalu banyak. Ia menegaskan akan memangkas jumlah komisaris maksimal menjadi 6 orang, bahkan jika memungkinkan hanya 4 atau 5 orang.

"Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita," jelas Prabowo.

Presiden juga mempersilakan direksi atau komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan ini untuk mundur. Menurutnya, banyak anak muda yang siap menggantikan mereka.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membacakan asumsi makro sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun untuk tahun depan.  

Angka tersebut masih lebih besar dari pendapatan negara, yang ditarget sebesar Rp 3.147,7 triliun dalam RAPBN 2026. Sehingga, APBN masih akan mencatatkan defisit Rp 638,8 triliun, atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun depan.   

Prabowo mengatakan, RAPBN 2026 ditopang oleh pembiayaan yang hati-hati, inovatif, dan berlanjut. Ia pun berjanji, pemerintahan yang dipimpinnya bakal terus melaksanakan efisiensi anggaran. 

Dengan tujuan, belanja negara tidak lagi lebih besar dari pendapatan negara pada beberapa tahun mendatang. Prabowo pun target Indonesia tidak lagi defisit APBN pada 2027 atau 2028. 

"Sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Harapan saya adalah, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujarnya dalam Penyampaian RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

"Kita harus berani, dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran. Untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia," dia menekankan. 

Untuk itu, pemerintah disebutnya akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif. Sehingga negara tidak lagi hanya mengandalkan APBN.

Prabowo menekankan, APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif meredam guncangan. Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. 

"Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak, yang tidak mampu dibantu," tegas Prabowo. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.

RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.

"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.