PR Besar Menkeu Baru Purbaya Yudhi Sadewa

Liputan6.com, Jakarta - Purbaya Yudhi Sadewa baru saja ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada awal pekan ini. Baru dua hari menjabat, ia langsung tancap gas membahas anggaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (10/9/2025).

Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan strategi menjaga rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tetap sehat dan berkelanjutan.

“RAPBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi akan ditempuh,” ujar Purbaya, Rabu (10/2025).

Strategi pertama adalah meningkatkan kualitas belanja negara. Fokusnya diarahkan pada delapan agenda prioritas Presiden, yang dijalankan secara efisien, produktif, dan sinergis sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

Adapun delapan agenda prioritas tersebut mencakup:

1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. MBG
4. Pendidikan bermutu
5. Kesehatan berkualitas
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
7. Penguatan pertahanan semesta
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global

Selain itu, strategi kedua adalah optimalisasi penerimaan negara tanpa mengganggu iklim investasi. Purbaya menekankan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, menyesuaikan sistem dengan struktur perekonomian dan praktik global, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan.

Purbaya juga menyiapkan langkah menarik dana pemerintah sekitar Rp 200 triliun yang kini mengendap di Bank Indonesia (BI). Dana ini akan digunakan untuk menggerakkan perekonomian yang dinilainya melambat.

“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” tegasnya.

Menurutnya, perlambatan ekonomi disebabkan lambatnya penyaluran belanja pemerintah sehingga sistem keuangan menjadi “kering”. Ia menyebut dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mempercepat belanja pemerintah.

“Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelas Purbaya.

Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menekankan agar Menkeu baru segera merumuskan kebijakan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ia menyoroti biaya hidup dan keadilan fiskal sebagai isu paling mendesak.

“Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Misbakhun juga mengusulkan penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, meski menurutnya hal ini belum cukup. Ia merekomendasikan langkah lain, mulai dari memperkuat subsidi pangan-energi, memperluas program padat karya, hingga memberi insentif bagi UMKM.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan agar penerimaan negara difokuskan pada peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak, bukan sekadar menaikkan tarif.

Hal ini bisa dilakukan dengan integrasi data NIK–NPWP–perizinan, memperluas e-invoicing, analitik risiko, hingga audit berbasis data lintas-instansi. Ia juga mendorong penguatan PNBP melalui tata kelola SDA dan dividen BUMN berbasis kinerja, serta persiapan agenda pajak global (BEPS 2.0).

“Rasio pajak Indonesia yang masih sekitar 10% PDB menunjukkan ruang besar untuk mengerek kepatuhan dan memperluas basis tanpa mengguncang aktivitas usaha,” jelas Syafruddin.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyambut positif penunjukan Purbaya sebagai Menkeu baru. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang dapat mengembalikan kepercayaan publik.

Bhima menyarankan penurunan tarif PPN menjadi 8%, menaikkan PTKP menjadi Rp 7 juta per bulan, serta mengenakan pajak pada sektor ekstraktif dan pajak kekayaan 2%. Ia juga mendorong evaluasi efisiensi anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik, restrukturisasi utang dengan skema debt swap, hingga audit menyeluruh terhadap penerima tax holiday dan tax allowance.

“Menkeu Purbaya perlu berani mencopot pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan di BUMN, karena menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Bhima.