PGN Pastikan Pasokan Gas di Jawa Barat dan Sumatera Berangsur Stabil

Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus berupaya menjaga keandalan pasokan gas bagi pelanggan, khususnya di Jawa Barat dan sebagian wilayah Sumatera. Upaya ini dilakukan bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Saat ini, tekanan gas di jaringan pipa PGN mulai berangsur stabil. Hal ini ditopang oleh tambahan pasokan untuk mengisi linepack pipa serta kepastian suplai dari beberapa sumber. Di antaranya swap gas dari West Natuna Group, Medco WK South Sumatra, PEP Pagardewa, hingga pasokan LNG sesuai jadwal.

Tambahan pasokan tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat keandalan operasional sekaligus memastikan kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi.

“Hal ini merupakan bentuk sinergi PGN dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mengupayakan stabilisasi dan penguatan pasokan gas, untuk memastikan keberlangsungan layanan kepada pelanggan,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman.

PGN menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi bagi sektor industri maupun pelanggan lainnya. Menurut Fajriyah, keberlangsungan pasokan gas sangat penting karena industri memiliki multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, PGN juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemakaian gas oleh pelanggan agar kestabilan distribusi tetap terjaga.

Sebelumnya, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) meminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bagi industri makanan dan minuman.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman menilai, kebijakan PGN terkait pengendalian pemakaian gas yang mulai berlaku Agustus 2025 berpotensi mengganggu operasional serta menahan laju pertumbuhan industri.

“Surat ini kami terima secara mendadak dan sepihak, tanpa dialog maupun pemberitahuan sebelumnya. Dampaknya sangat signifikan, karena secara langsung akan mengurangi kapasitas produksi anggota-anggota kami,” ujar Adhi dikutip dari Antara, Minggu (16/8/2025).

Adhi menegaskan, industri makanan dan minuman saat ini tengah berjuang keras untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada triwulan II-2025 industri makanan dan minuman tumbuh 6,15 persen (yoy). Sektor ini menyumbang 41 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas dan 6,94 persen terhadap PDB nasional.

Menurut GAPMMI, pengendalian pasokan gas bukan hanya menekan kapasitas produksi, tetapi juga berdampak ke rantai pasok seperti pemasok bahan baku, ritel, distributor, hingga ekosistem pendukung lainnya. Kondisi ini bahkan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah anggota GAPMMI telah mengirimkan surat keberatan kepada PGN, dengan tembusan kepada Kementerian Perindustrian dan GAPMMI. Organisasi ini juga mengirim surat resmi untuk meminta PGN meninjau ulang kebijakan serta membuka ruang dialog dengan jajaran direksi.

GAPMMI menekankan bahwa dukungan PGN sangat penting agar pasokan gas kembali berjalan normal tanpa sanksi kepada pelanggan, terutama karena gangguan berasal dari sisi distribusi.

“Kami selalu mengedepankan dialog sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Kami berharap PGN dapat segera meninjau ulang dan memperbaiki kebijakan ini agar pasokan gas kepada anggota kami tetap berjalan normal. Kami juga berharap PGN berkenan menerima permohonan audiensi kami untuk mencari solusi yang saling menguntungkan,” tutup Adhi.