Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman meminta seluruh industri di sektor pertanian untuk mengutamakan kesejahteraan petani dalam negeri. Ia menegaskan agar tidak memprioritaskan kepentingan petani dari negara lain.
“Kami minta seluruh industri sektor pertanian dahulukan petani Indonesia,” kata Amran kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).
Ia menegaskan kembali pemerintah mengharapkan industri-industri yang bergerak di bidang pertanian memberi perhatian utama pada petani nasional.
“Tidak boleh mendahulukan petani negara lain. Sekali lagi, saya sampaikan. Seluruh industri yang di sektor pertanian, kami memohon, kami meminta, agar mendahulukan kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.
Amran menyampaikan kesejahteraan petani dalam negeri harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan industri yang bergerak di sektor pertanian.
Soal Dugaan Praktik Mafia Beras
Adapun pada kesempatan yang sama, Amran kembali menjelaskan terkait dugaan praktik mafia beras di Pasar Induk Cipinang (PIBC) karena adanya kejanggalan data. Ia menyebut saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Mabes Polri
“Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Satu, menjerit produsen menjerit harga di bawah HPP, kemudian konsumen menjerit harga di atas HET,” ujar Amran.
Negara Harus Hadir
Ia mengingatkan pentingnya peran negara untuk mengawal distribusi pangan agar tidak dimanfaatkan segelintir pihak demi keuntungan pribadi.
Amran juga menyinggung ketimpangan antara harga beras di tingkat petani dan konsumen, serta mencurigai adanya anomali distribusi di Pasar Induk Cipinang yang terdeteksi dari data pergerakan beras harian.
Menurutnya, pembentukan koperasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memangkas rantai pasok yang terlalu panjang dan merugikan petani maupun konsumen.
Mentan Amran Ungkap Strategi Penyaluran Bansos Beras
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan terkait strategi pembagian Bantuan Sosial (Bansos) beras. Hal ini menyusul diberlakukannya tambahan bansos beras sebesar 10 kilogram/bulan dengan total 18,3 juta penerima manfaat.
Amran menuturkan, strategi ini dilakukan agar pembagian bansos tidak hanya menyasar masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan harga gabah dan kesejahteraan petani. Secara total, ada sekitar 360.000 ton yang akan disalurkan selama periode pemberian bansos pada Juni-Juli 2025.
Menurut Amran, Kementerian Keuangan telah menyerahkan pengaturan teknis distribusi bansos kepada Kementerian Pertanian. Penyaluran dilakukan dengan strategi yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kelangsungan produksi petani.
"Ibu Menteri Keuangan, kami terima kasih. Itu diserahkan kami yang mengatur. Caranya adalah, strateginya adalah supaya produsen nyaman, konsumen bahagia," ujarnya kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).
Strategi itu, lanjut Amran, diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Untuk daerah yang bukan penghasil beras, bansos akan langsung dikucurkan untuk dua bulan sekaligus. Sedangkan untuk daerah dengan harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran dilakukan per bulan.
“Daerah yang bukan penghasil beras bisa dikucurkan langsung 2 bulan. Kemudian daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di HPP, itu kita kucurkan juga per 1 bulan. Kemudian perkotaan kita kucurkan lebih awal,” jelas Amran.