Pernyataan Sri Mulyani Soal Guru Beban Negara, Mantan Anak Buah Beri Pembelaan

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video viral yang beredar di berbagai platform media sosial, menampilkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyatakan bahwa guru adalah "beban negara", telah memicu reaksi publik. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan tegas membantah kebenaran video tersebut, menegaskan bahwa informasi yang disajikan adalah hoaks.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu RI, Deni Surjantoro, secara resmi mengklarifikasi bahwa potongan video tersebut tidak benar. Menurut Deni, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut guru sebagai beban negara, melainkan justru menyoroti pentingnya profesi pendidik.

"Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa Guru adalah Beban Negara," kata dia, Selasa (19/8/2025).

"Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu," lanjut dia.

Dalam kesempatan lain mantan anak buah Sri Mulyani Yustinus Prastowo menyatakan bahwa pidato panjang dan bernas sekaligus visioner dari menkeu hanya dipotong secuil dan jadi kesimpulan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis periode tahun 2020-2024 ini menyebutkan bahwa ia telah lama mengenal Sri Mulyani. Menurut Prastowo Sri Mulyani lahir dan dibesarkan di keluarga guru.

"Bapak dan Ibu beliau, Prof Dr Satmoko dan Prof Dr Retno Sriningsih, adalah dosen, bahkan mencapai jenjang guru besar. Beliau sering berkisah, betapa Ibunya adalah seorang perempuan tangguh. Membesarkan sepuluh anak sambil melanjutkan kuliah hingga doktor," tulis Pras dalam unggahan di Facebook. 

Kali ini menkeu sedang disalahpahami dan diframing buruk. Hampir mustahil Sri Mulyani punya maksud buruk kepada para dosen dan guru.

"Saya tahu persis ia bergumul keras memikirkan cara untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru, namun itu memang tak mudah," jelas dia. 

Ada alasan klise keterbatasan anggaran dan ruang fiskal. Pula isu pengukuran kinerja, agar yang berkinerja baik dan yang buruk tak disamakan begitu saja. Lagi-lagi, lawan Sri Mulyani adalah waktu. Tak ada lagi kesabaran revolusioner untuk hal ini. 

Jika Bu SMI bilang ‘apakah semuanya harus keuangan negara’, Prastowo sangat yakin ia tidak sedang bicara norma. Itu semacam refleksi atas situasi yang tak ideal. Negara memiliki keterbatasan bukanlah penghindaran tanggung jawab. Maka imbuhannya adalah ‘partisipasi masyarakat’, yang bentuknya bisa bermacam-macam.

"Di negara maju filantropi, CSR, investasi swasta bisa menjadi motor penggerak pendidikan. Jadi saya lebih memahami itu sebagai sebentuk undangan yang jujur, bahwa kita perlu berpikir keras dan cerdas, duduk bersama memikirkan solusi yang baik," jelas Prastowo.

Sebelumnya ditulis bahwa Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa video yang memuat pernyataan Sri Mulyani tersebut adalah hasil rekayasa. Video itu diduga kuat merupakan hasil dari teknologi deepfake atau merupakan potongan yang tidak lengkap dari pidato asli Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pidato asli yang dimaksud adalah saat beliau berbicara dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diselenggarakan di ITB pada 7 Agustus 2025.

Pemotongan atau manipulasi video semacam ini dapat mengubah konteks dan makna dari pernyataan seseorang secara drastis. Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi, terutama yang beredar di media sosial, serta selalu memeriksa kebenaran sumbernya.

Faktanya, dalam pidato aslinya di ITB, Sri Mulyani justru menyoroti tantangan serius terkait penghargaan finansial terhadap profesi pendidik di Indonesia. Beliau mengungkapkan keprihatinannya terhadap gaji guru dan dosen yang masih dianggap rendah, yang menjadi salah satu tantangan bagi sistem keuangan nasional.

Sri Mulyani menyatakan, "Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara." Pernyataan ini menunjukkan bahwa beliau melihat rendahnya apresiasi finansial terhadap pendidik sebagai masalah yang perlu perhatian, bukan menganggap guru sebagai beban.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengajukan pertanyaan penting mengenai pembiayaan pendidikan. Beliau mempertanyakan apakah seluruh beban anggaran untuk profesi guru dan dosen harus ditanggung sepenuhnya oleh negara, ataukah ada ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung dunia pendidikan. Pertanyaan ini bertujuan untuk memicu diskusi mengenai keberlanjutan dan kolaborasi dalam pembiayaan sektor pendidikan.

Sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 724,3 triliun, yang merupakan 20 persen dari total belanja negara.

Dana jumbo ini dialokasikan untuk berbagai program penting, termasuk gaji dan tunjangan bagi guru serta dosen. Selain itu, anggaran tersebut juga mendukung program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah sangat memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan para pendidik.