Pemerintah Siapkan Jutaan Beasiswa pada 2026, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa. Ia menekankan pendidikan menjadi senjata utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul dan memberantas kemiskinan.

"Kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan 20% APBN atau sekitar Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan. Dari jumlah tersebut, program beasiswa menjadi salah satu fokus utama. Program Indonesia Pintar akan menjangkau 21,1 juta siswa, sedangkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah ditargetkan untuk 1,2 juta mahasiswa di seluruh Indonesia.

Prabowo juga menugaskan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa di perguruan tinggi terbaik dunia. 

"Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa," katanya.

Selain beasiswa, pemerintah akan memperkuat program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi tidak akan terbuang sia-sia.

Menurutnya, jika tidak terserap sepenuhnya, anggaran tersebut akan dialihkan ke dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Anggaran 20% dalam APBN yang diamanatkan konstitusi tidak wasted. Jadi kalau tidak terbelanjakan, dia harus menjadi dana abadi," kata Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia ITB, Kamis (7/8/2025).

Lebih lanjut, Bendahara Negara menilai praktik belanja pendidikan seringkali tidak tepat sasaran. Menkeu menyebut, bahkan beberapa sekolah terpaksa menghabiskan dana untuk hal-hal yang belum dibutuhkan, seperti mengganti kursi atau mengecat pagar. Hal itu dilakukan untuk mengejar target penyerapan anggaran.

"Waktu kita semuanya belanjakan, banyak juga sekolah-sekolah yang tidak mampu untuk menggunakan (dana pendidikan) sehingga dia pakai beli kursi padahal kursinya masih bagus, ngecat, ganti pagar karena dia nggak tahu bagaimana menghabiskan dana pendidikan,” ujarnya.

Sebagai solusi terhadap tantangan penggunaan anggaran pendidikan, kata Menkeu, Kementerian Keuangan telah membentuk dana abadi pendidikan sejak tahun 2009.

Dana ini terus berkembang setiap tahun dan telah menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

"Saya termasuk yang memulai melahirkan dana pendidikan abadi ini tahun 2009 dengan Rp 1 triliun,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan dahulu ia merasa Indonesia tertinggal dalam hal pengembangan sumber daya manusia saat melihat negara-negara ASEAN lain bangga memiliki staf lulusan universitas ternama dunia.

“Sesama Menteri Keuangan waktu itu saya event di lingkungan ASEAN, Malaysia, Singapura, mereka selalu bilang 'I have my staff sudah belajar di Harvard, Columbia, di Stanford, di London School of Economics’,” ujarnya.

Situasi itu memicu tekad Sri Mulyani untuk membuka akses pendidikan tinggi global bagi anak-anak Indonesia. Ia percaya anak bangsa memiliki kapasitas untuk bersaing di universitas terbaik dunia, tetapi terkendala oleh biaya.