Pemerintah Anggarkan Rp 6,3 Triliun untuk IKN di RAPBN 2026, Turun Tajam dari Tahun Sebelumnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan nilai sebesar Rp 6,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat ragu saat ditanya mengenai besaran anggaran tersebut. Namun, setelah mendapatkan konfirmasi dari stafnya, ia memastikan bahwa anggaran IKN tercatat dalam RAPBN 2026.

“Rp 6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (17/8/2025).

Mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) senilai Rp 6,26 triliun terdiri dari Program Pengembangan Kawasan Strategis Rp 5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp 553 miliar.

Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN 2025 sebesar Rp 4,7 triliun, namun jauh lebih kecil dibandingkan alokasi besar pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari 2022 hingga 2024, total anggaran yang sudah digelontorkan untuk IKN mencapai Rp 75,8 triliun. Rinciannya, realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 Rp 27 triliun, dan realisasi sementara 2024 mencapai Rp 43,3 triliun.

Menariknya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan tidak menyinggung soal anggaran pembangunan IKN.

Fokus utama RAPBN 2026 diarahkan pada delapan program prioritas nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, serta percepatan investasi.

Adapun rincian anggaran program prioritas tersebut yaitu:

• Ketahanan pangan: Rp 164,4 triliun
• Ketahanan energi: Rp 402,4 triliun
• Makan Bergizi Gratis: Rp 335 triliun
• Pendidikan: Rp 757,8 triliun
• Kesehatan: Rp 244 triliun
• Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Rp 181,8 triliun
• Pertahanan rakyat semesta: Rp 185 triliun
• Percepatan investasi: Rp 530 triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memuji Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang telah meninggalkan beberapa warisan kepada pemerintahan yang kini dipimpinnya, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program hilirisasi.

Prabowo mengatakan, Jokowi merupakan Presiden RI yang telah membangun berbagai infrastruktur penting demi meningkatkan konektivitas antar sentra-sentra ekonomi.

Jokowi juga disebutnya telah memimpin Indonesia di saat kritis pada masa pandemi Covid-19. Sehingga jadi salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi.

"Keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan meletakan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia," ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, ia menilai transisi pemerintahan dari era Jokowi kepada dirinya pun berjalan mulus. Sebagai pertanda bahwa demokrasi di Indonesia sudah matang.