Pekerja Pabrik Rokok Terancam PHK, Menkeu Purbaya Diminta Evaluasi Kebijakan Cukai

Liputan6.com, Jakarta Komisi XI DPR telah menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas perkembangan ekonomi terkini dan strategi kebijakan fiskal ke depan.

Dalam pembahasan juga disebutkan rencana intensifikasi penerimaan termasuk yang berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menanggapi paparan Menteri Keuangan terkait CHT, Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyoroti soal kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan rokok besar, termasuk adanya kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tembakau.

“Ini ditelusuri, tapi paling tidak akan kelihatan bahwa pabrik-pabrik rokok besar kesulitan,” kata Harris Turino, Jumat (12/9/2025).

Harris juga menekankan bahwa jika cukai rokok dinaikkan secara agresif pada tahun 2026 mendatang, maka industri rokok dengan produk Sigaret Kretek Mesin (SKM) akan semakin tertekan, bahkan kesulitan untuk menutup biaya produksinya.

“Kalau terjadi kenaikan cukai di tahun depan, apalagi kalau kenaikannya sifatnya adalah agresif maka menyulitkan. Banyak pihak yang sudah memberikan masukan bahwa untuk seribu perak harga rokok, 760 itu cukai kalau yang mesin. Sehingga kalau dinaikkan 10 persen, berarti dari seribu, 760 menjadi 840. Tidak ada lagi ruang bagi perusahaan-perusahaan sigaret keretek mesin untuk sekedar menutup biaya produksinya,” jelasnya.

Harris pun mendorong pemerintah agar tetap menjaga target penerimaan cukai, namun tidak selalu melalui skema kenaikan tarif. Ia mengusulkan agar penguatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal menjadi fokus utama bagi pemerintah.

“Maka dari itu, harapan kita adalah penerimaan cukai naik, kalau bisa tanpa kenaikan cukai. Nah, terus caranya bagaimana? Yang jelas, seperti tadi teman katakan, pemberantasan rokok illegal kalau Bapak Menteri Keuangan bisa,” pungkasnya.

Rapat tersebut juga diwarnai dengan diskusi mengenai optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penguatan pengawasan terhadap barang-barang ilegal, serta keberlanjutan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

PT Gudang Garam Tbk (GGRM) menilai pergantian Menteri Keuangan memberikan harapan agar kebijakan cukai dan perekonomian Indonesia dapat dikelola dengan mempertimbangkan kondisi makro secara menyeluruh.

Direktur PT Gudang Garam Tbk, Istata Taswin Siddharta, menyebut Menteri Keuangan sebelumnya telah menunjukkan kinerja yang baik. Ia juga menilai Menteri Keuangan yang baru memiliki kemampuan teknis yang mumpuni.

“Pertanyaannya sangat menarik karena kalau menurut kami Menteri Keuangan sebelumnya juga sudah berprestasi sangat baik. Dan kalau melihat Menteri Keuangan yang baru juga kelihatannya secara teknis sangat capable,” ujar Istata dalam konferensi pers Pubex Live 2025, Kamis (11/9/2025).

Ia menambahkan, Gudang Garam berharap kebijakan yang diambil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan kenaikan cukai. 

“Kalau kami hanya mengharapkan supaya memang bisa dilihat secara makro kondisi Indonesia seperti apa dan agar dilakukan penindakan atau boleh dibilang kelanjutan kebijakan yang memang mendukung perkembangan ekonomi untuk Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Industri hasil tembakau (IHT) sedang bergelut di tengah pelemahan ekonomi lokal dan dinamika global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal I 2025 industri, pengolahan tembakau mengalami kontraksi terdalam sebesar -3,77 persen year-on-year (yoy).

Berbanding terbalik dengan pertumbuhan positif 7,63 persen pada periode yang sama tahun lalu. Sementara produksi rokok selama enam bulan pertama 2025 tercatat 142,6 miliar batang, turun 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka ini menjadi yang terendah dalam 8 tahun terakhir sejak 2018, kecuali pada 2023. Per Juni 2025, produksi hanya mencapai 24,8 miliar batang, turun 5,7 persen dibanding Mei dan merosot 3,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.