Pansel Ombudsman Cari Calon yang Paham Dinamika di Tingkat Pemda, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) periode 2026–2031 menyoroti fenomena masih dominannya aduan dari pemerintah daerah (Pemda) dalam laporan masyarakat ke ORI.

Ketua Pansel ORI Erwan Agus Purwanto menyatakan, pentingnya calon anggota ORI memiliki pemahaman mendalam terhadap tata kelola pemerintahan daerah (Pemda).

Menurut Erwan, dalam praktiknya, sebagian besar laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman berasal dari permasalahan pelayanan publik di level daerah. Karena itu, Pansel menilai calon anggota ORI perlu memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus mengenai birokrasi dan dinamika di daerah.

"Fokus pengawasan ini sebagian besar ini memang pengaduan dari Pemda, sehingga ke depan tentu di dalam menjaring calon ini perlu calon-calon yang paham,” kata Erwan dalam konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Dengan memahami konteks lokal, kata Erwan, anggota ORI dapat melakukan intervensi kebijakan atau mediasi secara lebih tepat sasaran.

Hal ini penting agar fungsi pengawasan yang dijalankan tidak hanya administratif, tapi juga kontekstual dan berdampak langsung ke masyarakat.

"Bagaimana agar ORI lebih berperan di dalam mengawasi proses perumusan kebijakan yang lebih berkualitas, sehingga tidak banyak menimbulkan komplain,” ujarnya.

Pansel mencatat mayoritas laporan yang masuk ke Ombudsman berkaitan dengan lima isu utama, yakni kepegawaian, pertanahan, kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi dasar. Persoalan-persoalan ini banyak bersumber dari tumpang tindih kewenangan atau lemahnya koordinasi di daerah.

Erwan menekankan, penting bagi calon anggota ORI untuk tidak hanya mengenal isu-isu ini secara umum, tetapi memahami akar masalahnya.

"Tapi yang paling banyak terkait dengan isu pegawaian, pertanahan, kesehatan, pendidikan dan ini tentu kami berharap nanti calon-calon yang mendaftarjuga punya variasi pemahaman atau pengetahuan yang seperti itu paham tentang isu-isu pertanahn, isu-isu kesehatan dan seterusnya,” ujarnya.

Erwan menggarisbawahi bahwa ke depan, anggota Ombudsman harus bisa bergerak lebih progresif, bukan sekadar menunggu laporan masuk. Mereka harus proaktif melihat pola aduan yang berulang dan menawarkan solusi yang konkret, terutama di daerah-daerah yang kerap menjadi titik rawan maladministrasi.

"Tentang sosok dibutuhkan sosok-sosok yang paham persoalan manajerial tapi juga punya leadersgroup untuk membawa ORI ke depan punya visi gitu tetapi juga memiliki pemahaman substansi yang tadi substansinya bervariasi,” jelasnya.

Dia menuturkan, dengan komposisi anggota yang beragam dan memahami daerah, Ombudsman diharapkan bisa tampil lebih kuat dan efektif.