Liputan6.com, Jakarta - Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencatatkan kinerja yang mengesankan pada semester pertama 2025 dengan realisasi penyaluran mencapai Rp131,84 triliun atau 45,86% dari target 2025.
Pencapaian ini menunjukkan antusiasme tinggi pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat berbagai faktor internal dan eksternal yang penuh ketidakpastian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan KUR bagi UMKM di Jakarta mengungkapkan hingga 30 Juni 2025, KUR telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang terjaga pada level 2,38%, jauh lebih rendah dibandingkan NPL kredit UMKM umum sebesar 4,36%.
"Capaian KUR semester I 2025 cukup positif, yang lebih penting 60% penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong produktivitas UMKM," tutur Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (11/7/2025).
Untuk mendukung visi Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo, dua terobosan besar kebijakan KUR telah disiapkan. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pemberian kemudahan penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian pangan khususnya komoditas tebu. Skema ini dirancang untuk menjawab tantangan swasembada gula konsumsi yang ditargetkan tercapai pada 2028.
"Bayangkan, 86% tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula akan sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian khususnya komoditas tebu rakyat hadir sebagai solusi konkret," kata Menko Airlangga.
Relaksasi Akses KUR bagi Petani Tebu Rakyat
Pemerintah memberikan relaksasi akses KUR bagi petani tebu rakyat. Mereka yang pernah mengakses kredit komersial pun tetap bisa mengajukan KUR, sebuah relaksasi yang mencerminkan urgensi program ini.
Para mitra usaha (off-taker) yang telah bekerja sama dengan petani tebu juga diberikan kesempatan untuk memvalidasi kelompok tani binaan mereka. Hal ini dapat mempercepat proses pencairan dana untuk skema KUR Khusus bagi kelompok usaha binaannya.
Terlebih lagi, penerima KUR yang merupakan binaan mitra off-taker yang berperan sebagai avalis (penjamin) dapat dibebaskan dari syarat penyertaan agunan tambahan karena agunan cukup berupa usaha yang dibiayai.
Terobosan skema berikutnya yaitu kredit program baru yang merambah sektor perumahan dalam mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Skema ini dirancang dengan dua pendekatan.
Pada sisi supply (pasokan) para developer, kontraktor, hingga pedagang material bangunan skala UMKM bisa mengakses kredit hingga Rp5 miliar dengan bunga murah melalui pemberian subsidi bunga/subsidi marjin oleh Pemerintah sebesar 5% (fixed p.a).
Pada sisi demand (permintaan) UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah dalam rangka usaha juga mendapat akses pembiayaan murah dengan disediakan plafon pinjaman sampai dengan Rp500 juta dengan bunga berjenjang 6% hingga 9% per tahun dan tenor sampai dengan 5 tahun.
"Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang dahsyat. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi. Belum lagi potensi menyerap 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi," jelas Menko Airlangga.
Tambah Plafon KUR
Untuk itu Pemerintah menambah plafon KUR untuk 2025 sebesar Rp117 triliun di luar plafon yang telah ada. Penambahan plafon tersebut diikuti dengan penambahan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp1,2 triliun.
Semester pertama 2025 juga mencatatkan prestasi yang membanggakan dalam hal inklusi keuangan. Lebih dari satu juta pelaku usaha mengakses KUR untuk pertama kalinya, sementara setengah juta lainnya berhasil naik kelas atau graduasi. Ini membuktikan KUR bukan sekadar memberi ikan tetapi benar-benar memberikan kail dan mengajarkan cara memancing.
Sinergi dengan Pemerintah daerah juga membuahkan hasil manis. Data 1,87 juta calon debitur potensial yang diunggah pemda berhasil dikonversi menjadi 1,27 juta debitur aktif. Maluku Utara, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan mencatat tingkat konversi tertinggi sekaligus menunjukkan keseriusan daerah dalam mendorong UMKM.
Program lainnya seperti Kredit Alsintan juga menunjukkan kemajuan dengan 15 bank penyalur yang siap menyalurkan dana murah untuk mekanisasi pertanian. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya tengah dalam tahap pelengkapan dan penyelesaian regulasi.
Subsidi Bunga
Untuk menjaga momentum positif ini Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi bunga Rp38,28 triliun untuk 2025. Dengan kinerja semester pertama yang menggembirakan proyeksi penyaluran hingga akhir tahun diprediksi akan melampaui target.
KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan berbagai program pembiayaan Pemerintah merupakan perwujudan program yang tidak hanya memberikan modal tetapi juga harapan. Melalui inovasi yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, KUR akan terus menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi rakyat dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.