Menkeu Purbaya Siap Investigasi Penyaluran KUR, Ancam Sanksi Bank yang Persulit UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan investigasi mendalam terhadap implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini diambil setelah muncul laporan bahwa sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kesulitan mengakses KUR karena diminta menyertakan agunan, meski nilai pinjaman di bawah Rp100 juta.

“Kalau gitu ini jelas KUR ada masalah. Saya akan investigasi implementasinya seperti apa. Kalau main-main, hati-hati saja ya. Saya sikat, nanti ribut lagi orang-orang. Paling nanti pajaknya kita gedein, biar susah hidupnya,” tegas Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, KUR seharusnya menjadi program pemerintah yang mempermudah akses permodalan UMKM. “KUR hadir untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Kalau pinjaman di bawah Rp100 juta, seharusnya tidak perlu agunan,” ujarnya.

Purbaya menilai, jika benar ada bank yang mempersulit penyaluran KUR, hal itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan negara.

Bendahara negara itu mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi bunga 6 persen per tahun untuk meringankan beban pelaku UMKM.

“Ini kan enggak bertanggung jawab. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Mengapa mereka berhentikan? Saya rugi banyak. Pokoknya saya enggak mau rugi, nanti saya periksa itu,” ujarnya.

Purbaya juga mengaku telah mendapat laporan dari anggota DPD RI terkait perbankan di sejumlah daerah yang mempersulit penyaluran KUR. Ia bahkan sudah mengantongi nama-nama bank yang diduga melakukan praktik tersebut.

Selain itu, ia menyinggung adanya oknum yang mencatut nama UMKM untuk mendapatkan fasilitas KUR. “UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi begitu mereka bertahan, malah dilupakan. Enggak ada program, enggak ada kredit yang jelas,” ujarnya geram.

Purbaya menyadari bahwa KUR bukan program langsung di bawah Kementerian Keuangan, melainkan berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meski demikian, ia menegaskan berhak ikut memeriksa karena dana KUR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola pihaknya.

“Cuma kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, Bapak Ibu jagain saya ya. Lalu dia bilang, ‘lu ikut campur kementerian lain.’ Waduh, tapi ini kan uang saya,” kata Purbaya.

Ia menegaskan akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperbaiki penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran.

“Saya beresin sama Menko ya. Tapi kalau enggak tepat sasaran, saya berhentiin uangnya. Subsidi bunga saya berhentiin, biar aja,” tegasnya.