Pangkas Tantiem Komisaris BUMN, Danantara Hemat Rp 8,3 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bisa menghemat hingga USD 500 juta atau setara Rp 8,3 triliun (kurs Rp 16.600) dalam satu tahun. Hitungan ini didapat setelah memangkas jumlah komisaris BUMN hingga menghapuskan tantiem.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan hitungannya dengan asumsi ada 1.000 BUMN termasuk anak, cucu, dan cicit usahanya. Dengan pemangkasan 5 komisaris di tiap unit usaha, dan menghapus tantiem-nya, penghematannya bisa mencapai Rp 8,3 triliun.

"Jadi kita memiliki 1.000 perusahaan, katakanlah setiap perusahaan punya 5 komisaris, jika dikali 1.000, maka ada 5 ribu komisaris. Tapi kita menghemat setiap tahun itu USD 500 juta hanya dengan melakukan ini," ungkap Rosan dalam Forbes Global CEO Conference, di St Regis, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dia mengungkapkan alasan pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem itu bertujuan agar BUMN bisa berjalan lebih baik. Dia juga melihat terlalu banyak jumlah komisaris di satu BUMN.

"Tapi ketika saya melihat peran dan pekerjaan komisaris, sebenarnya kita bisa mengurangi 5-6 komisaris. Karena mereka hanya melakukan rapat dengan direksi 1 kali per bulan," ucapnya.

Bahkan, komisaris BUMN perbankan misalnya, dengan tata kelola yang ketat, komisaris bisa hanya melakukan pertemuan dengan dewan direksi setiap 3 bulan. "Jadi saya bicara kepada Presiden, saya ingin mengurangi jumlah komisaris," tegas dia.

Selain itu, Rosan juga menyoroti hak tantiem bagi komisaris BUMN dengan besaran 45 persen dari bonus jajaran direktur. Penghapusan tantiem ini disebut sejalan dengan praktik tata kelola di negara lain.

"Ketika saya mengajukan, saya menyatakan kita harus menurunkan bonus komisaris. Karena bonusnya sekitar 45 persen dari bonus direktur. Dan saya sudah melakukan asesmen ke negara-negara ASEAN, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia," katanya.

"Jadi pada akhirnya saya mengatakan semua perusahaan di seluruh dunia, dan juga di ASEAN tidak mengenal tantiem. Jadi kita menghapus tantiem di Indonesia, 100 persen," pungkas Rosan.

Melansir Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025, untuk anggota Direksi BUMN dan anak usaha, pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, harus didasarkan pada laporan keuangan yang sebenar-benarnya dari hasil operasi perusahaan dan merefleksikan kegiatan usaha yang berkelanjutan

Selain itu, bukan merupakan hasil aktivitas semu pencatatan akuntansi/laporan keuangan, seperti namun tidak terbatas pada pengakuan pendapatan sebelum waktunya dan/atau tidak mencatatkan beban untuk memperbesar laba perusahaan atau financial statement fraud (manipulation).

Untuk anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, tidak diperkenankan mendapatkan tantiem, insentif (insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang) dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.

Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan memerintahkan Danantara Indonesia untuk menghapus tantiem direksi-direksi BUMN apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Ia juga memerintahkan Danantara Indonesia untuk membereskan perusahaan-perusahaan BUMN-BUMN, salah satunya yaitu memangkas jumlah komisaris menjadi maksimal sebanyak enam komisaris.

"Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya, pengelolaannya secara, tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5," kata Prabowo.