Pajak Daerah Jadi Nyawa APBD DKI Jakarta, Ini Buktinya

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menyambut HUT ke-498 Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya peran pajak daerah dalam mendukung pembangunan kota.

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun, sebagian besar atau sekitar Rp81,7 triliun bersumber dari pendapatan daerah yang didominasi oleh pajak.

Pajak Daerah, Fondasi Keuangan Ibu Kota

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyebut pajak daerah sebagai tulang punggung keuangan daerah.

"Pajak daerah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi nyawa dari pembangunan Jakarta. Dari sinilah pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga penanggulangan banjir berasal," ujar Morris dalam keterangannya, Rabu (17/6/2025).

Melalui pembayaran pajak oleh warga, Pemprov DKI Jakarta mampu menjalankan berbagai program prioritas. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal, seperti UMKM, penelitian, dan inovasi.

Pajak yang dibayarkan masyarakat Jakarta tak hanya berhenti di neraca keuangan, tetapi nyata dalam bentuk layanan dan fasilitas publik.

"Mulai dari MRT, LRT, Transjakarta yang semakin terintegrasi, hingga program-program pendidikan seperti KJP Plus dan KJMU, semuanya lahir dari kontribusi pajak daerah," jelas Morris.

Ia juga menambahkan bahwa infrastruktur kesehatan seperti puskesmas dan RSUD, serta program revitalisasi lingkungan dan pengendalian banjir, semuanya tidak lepas dari dana pajak.

Dalam APBD DKI Jakarta tahun 2025, pendapatan daerah menjadi penopang utama. Dari total anggaran Rp91,34 triliun, sebanyak Rp81,7 triliun berasal dari pendapatan daerah, dan lebih dari 80% di antaranya adalah kontribusi pajak.

"Ini berarti, hampir seluruh program pembangunan Jakarta bergantung pada kesadaran warga dalam membayar pajak," tegas Morris. Sisa Rp9,6 triliun lainnya berasal dari pembiayaan daerah yang menjadi pelengkap dalam struktur APBD.

Pajak dan Transparansi: Kunci Kepercayaan Publik

Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Menurut Morris, kepercayaan publik hanya bisa dibangun jika setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat dikelola dengan baik dan dikembalikan dalam bentuk manfaat nyata.

"Membayar pajak adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan Jakarta. Ini bukan hanya tentang kewajiban hukum, tapi peran aktif dalam menciptakan kota yang lebih baik bagi generasi mendatang," pungkasnya.