Otorita IKN Gelar Sayembara Desain Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyelenggarakan sayembara Desain Bangunan dan Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara (Nusantara Cultural Center). Pendaftaran akan mulai dibuka pada 5 November 2025.

Kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara akan dibangun di atas lahan seluas 33,38 hektare, termasuk di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, sayembara ini digelar bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan, serta dukungan asosiasi profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI). Untuk memadukan memadukan nilai seni, pengetahuan, dan inovasi dalam satu ekosistem budaya yang inklusif.

"Kami akan mulai sayembara cultural center ini karena sangat dibutuhkan dalam proses transformasi di IKN. Kawasan kebudayaan ini akan menempati lahan sekitar 33 hektare, dengan enam unit utama bangunan: museum, concert hall atau auditorium, galeri kebudayaan, taman budaya, perpustakaan, dan sport hall," bebernya, Senin (3/11/2025).

Adapun selama 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan IKN masih terus berlanjut lewat beberapa aturan yang dimandatkan langsung oleh RI 1.  

Semisal, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN.

Tak hanya itu, Prabowo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," ujar Basuki beberapa waktu lalu. 

Prabowo juga telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga melalui investasi dalam maupun luar negeri.

Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp 225,02 triliun. Terdiri atas Rp 66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN. 

Sesuai visi Prabowo dan Asta Cita keempat tentang penguatan sumber daya manusia (SDM), Otorita IKN memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2023. 

Otorita IKN menargetkan layanan pendidikan dari PAUD hingga SMA di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dapat beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027 dengan standar internasional dan tetap inklusif.