Negosiasi Dagang dengan AS, Pemerintah Harus Ubah Strategi

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritisi strategi negosiasi perdagangan internasional Indonesia, khususnya terhadap Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini terlalu fokus pada komoditas seperti karet, tekstil, mineral, dan sawit. Hal ini dinilai tidak cukup menarik bagi negara-negara maju yang lebih mencari kerja sama strategis jangka panjang.

"Strategi negosiasi Indonesia selama ini terlalu commodity-based. Kita hanya menawar karet, tekstil, mineral jarang, atau sawit. Padahal negara maju menginginkan sesuatu yang lebih strategis," kata Achmad kepada Liputan6.com, Selasa (15/7/2025).

Tak hanya itu, perpecahan kepentingan di berbagai kementerian juga memperparah kinerja tim negosiasi nasional. Kementerian Perdagangan lebih fokus pada akses pasar, BKPM mengejar investasi, sementara Kementerian Koordinator hanya berperan sebagai jembatan koordinasi.

Tidak adanya satu komando yang tegas membuat strategi menjadi tidak konsisten.

Posisi Duta Besar

Kondisi makin diperparah oleh kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjalin komunikasi dan lobi-lobi diplomatik.

"Belum lagi Dubes Indonesia di AS masih kosong. Ini bila kita mau melakukan negosiasi kembali pasti hasilnya akan sama," kata dia.

Achmad menyarankan perlu dibentuk Tim Negosiasi Nasional yang solid, kredibel, dan bebas dari konflik kepentingan sektoral. Tim ini langsung di bawah komando Presiden demi memastikan efektivitas dan kohesi strategi.

Ia menekankan bahwa pendekatan lama harus diubah secara total. Bukan lagi menawar diskon tarif komoditas secara parsial, melainkan menyodorkan kesepakatan menyeluruh (package deal negotiation) yang berisi insentif konkret bagi Amerika Serikat.

"Tim ini sebaiknya langsung berada di bawah Presiden, dengan satu komando strategis, bukan sekadar forum koordinasi lintas kementerian. Selain itu, pendekatan negosiasi Indonesia harus diubah total. Jangan lagi menawar diskon tarif komoditas tunggal. Siapkan package deal negotiation yang menawarkan insentif konkret bagi AS," tegasnya.

Lebih dari sekadar ekonomi, Achmad mengingatkan bahwa Indonesia juga harus mulai memainkan narasi geopolitik dalam negosiasi dagang. Di tengah kekhawatiran global terhadap dominasi rantai pasok Cina, Indonesia punya peluang menjadi alternatif mitra strategis bagi AS dalam konteks global value chain (GVC).

Indonesia dapat menegaskan bahwa menurunkan tarif atas produk kita akan membantu AS mendiversifikasi rantai pasok global, mengurangi risiko geopolitik yang mereka khawatirkan.

"Dengan demikian, Indonesia tidak hanya tampil sebagai price taker di pasar global, melainkan sebagai indispensable player dalam rantai pasok global yang menambah value bagi AS maupun ekonomi dunia," pungkasnya.