18 Penumpang Kapal Terbalik di Selat Sipora Ditemukan Selamat

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara terkait insiden terbaliknya sebuah kapal boat penyeberangan di Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Senin siang, 14 Juli 2025.

Menurut informasi beredar, hingga Selasa pagi (15/7/2025), tim SAR gabungan masih mencari 11 penumpang kapal boat penyeberangan yang belum ditemukan. 

Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sikakap, seluruh penumpang berjumlah 18 orang yang sebagian dilaporkan hilang pada akhirnya telah ditemukan dalam keadaan selamat. 

"Saat ini mereka telah dievakuasi menuju Pelabuhan Tuapejat dengan menggunakan kapal Basarnas," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, Selasa (15/7/2025). 

Menurut laporan awal, kapal jenis long boat berbahan kayu dengan mesin 3 x 40 PK ini bertolak dari Sikakap menuju Tuapejat pada pukul 07.00 LT dan berangkat dari pelabuhan rakyat milik swasta (Wisma Lestari).

"Kapal mengalami kecelakaan pada pukul 11.00-12.00 LT akibat gelombang tinggi mencapai 3-4 meter di wilayah Selat Sipora, yang menyebabkan kapal terbalik," jelas Masyhud.

11 Penumpang Sempat Hilang

Sebanyak 11 orang penumpang sempat dilaporkan menghilang dalam insiden tersebut. Tim SAR gabungan lantas menyisir area laut antara Sikakap dan Tuapejat di tengah kondisi cuaca menantang. 

Masyhud mengatakan, unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan ini terdiri dari Basarnas, TNI AL, Polri, UPP Sikakap, serta dukungan dari masyarakat setempat.

"Ditjen Perhubungan Laut akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Termasuk KNKT untuk memastikan proses investigasi atas kejadian ini berjalan sesuai ketentuan," pungkas dia. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat ada anggaran prioritas sebesar Rp 37,66 triliun. Seiring hal itu, Kemenhub meminta tambahan anggaran Rp 13,25 triliun untuk 2026.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi saat Rapat Kerja Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara,Selasa (8/7/2025).

"Jadi pagu indikatif sekarang ada sebesar Rp24,4 triliun. Ada kebutuhan yang kami sangat prioritas sebesar Rp37,66 triliun. Jadi ada kekurangan kurang lebih Rp13,25 triliun. Ini yang akan kami mintakan tambahannya," kata Menhub Dudy dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa.

Dudy menuturkan, dengan usulan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun, total pagu menjadi Rp37,66 triliun atau 77,02 persen dari kebutuhan pagu tahun 2026 sebesar Rp48,88 triliun.

Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,25 triliun untuk menjamin ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan memastikan keselamatan transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

Dudy menyatakan tambahan anggaran 2026 akan digunakan untuk layanan transportasi perintis serta pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif Kemenhub.

"Jadi seperti belanja pegawai, indikatifnya Rp4,8 triliun total kebutuhan Rp6,7 triliun, masih ada kekurangan sebesar Rp1,8 triliun. Kemudian mengenai dukungan keselamatan indikatifnya adalah Rp2,8 triliun butuhnya Rp7,5 triliun, kekurangannya Rp4,6 triliun," kata Dudy.

Disebutkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2026, berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Menteri BPN atau Bappenas pada 15-15 Mei 2025, pagu indikatif Kementerian Perhubungan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp24,4 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,83 triliun, belanja operasional sebesar Rp22,46 triliun, belanja non-operasional sebesar Rp17,11 triliun.

Dari sisi pendanaan komposisi terbesar berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp15,62 triliun atau sekitar 64 persen dari total pagu. Adapun dari sisi program infrastruktur dan konektivitas transportasi menjadi porsi terbesar dengan anggaran Rp12,27 triliun.

"Pagu indikatif 2026 tersebut adalah 49,92 persen dari pagu kebutuhan 2026 sebesar Rp48,88 triliun," ujar Menhub.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan alokasi anggaran 2025, pagu indikatif 2026 mengalami penurunan sebesar Rp7,05 triliun atau 22 persen.

"Namun jika dibandingkan dengan pagu 2025, sebesar Rp26,76 triliun yang sedang dalam proses persetujuan DPR mengalami kenaikan sebesar Rp1,17 triliun atau 5,06 persen," tutur Menhub.