Telan Anggaran Rp 300 Miliar, Sekolah Rakyat Tahap II Groundbreaking September

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II direncanakan dimulai pada September 2025. Diawali dengan proses peletakan batu pertama atau groundbreaking pada bulan tersebut.

"Direncanakan, pada September kita mulai groundbreaking untuk Sekolah Rakyat Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

"Dan, anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp 200–300 miliar, tergantung luasannya berapa hektare," ujar Dody.

Kementerian PU sendiri telah meninjau secara langsung digunakannya Sekolah Rakyat Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sentra Paramita merupakan salah satu dari 63 Sekolah Rakyat lokasi tahap pertama yang telah selesai direnovasi. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas 4 rombongan belajar dan total daya tampung sekitar 100 siswa.

Dalam tinjauan tersebut, Dody ingin memastikan kesiapan fasilitas sekolah yang terdiri atas gedung ruang kelas bersama, wisma siswa, musala, gedung kesenian, hingga aula dan perpustakaan tersebut.

Dody menyampaikan, pembangunan SR Sentra Paramita sebagai Sekolah Rakyat rintisan menghabiskan anggaran sekitar Rp 5-6 miliar.

"Jadi penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial," ungkapnya.

SR Sentra Paramita diharapkan dapat menjadi percontohan Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan kualitas fasilitas yang memadai.

Di samping itu, Dody juga ingin menegaskan bahwa proyek Sekolah Rakyat Tahap I ini merupakan langkah awal dari rencana pembangunan SR berskala lebih besar.

"Total nilai kontrak untuk pembangunan 63 lokasi SR Tahap IA di seluruh Indonesia sebesar Rp 322 miliar. 63 lokasi tersebut tersebar di 24 provinsi," terang Dody.

Dalam pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I ini, Kementerian PU melaksanakan pekerjaan fisik selama 65 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 10 Mei 2025.

"Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia," pungkasnya.