Menko AHY Serahkan 1.120 Sertifikat Tanah untuk Transmigran di Sukabumi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan sebanyak 1.120 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di Sukabumi, Jawa Barat.

"Atas kerjasama yang sangat baik antara Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian ATR/BPN, kita serahkan 1.120 sertifikat hak milik kepada masyarakat Sukabumi,” kata AHY dalam penyerahan SHM Warga Transmigrasi Lokal Sukabumi, di Kementerian Transmigrasi, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program unggulan Kementerian Transmigrasi bertajuk Transmigrasi Tuntas, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat transmigran. 

"Transmigrasi tuntas ini adalah sebuah program yang ditujukan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi para transmigran kita,” ujarnya.

Trans Tuntas ini merupakan sebuah program unggulan yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi, dimana satu dari lima program unggulan yang lainnya adalah transmigrasi lokal, transmigrasi patriot, transmigrasi karya nusa, dan transmigrasi gotong royong.

Banyak Warga Transmigran belum miliki SHM

Menko AHY menuturkan, masih banyak peserta transmigrasi masa lalu yang belum memiliki legalitas lahan secara resmi.

"Tentu dari sekian banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti program transmigrasi di masa lalu ada yang masih belum memiliki kepastian atas tanah, belum memiliki sertifikat,” ujarnya.

AHY mengatakan, SHM yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk hunian, lahan usaha, dan akses ke lembaga keuangan.

AHY juga menyoroti sebagian dari penerima SHM merupakan warga yang mengikuti program resettlement usai mengalami situasi konflik di daerah tujuan transmigrasi seperti Aceh, Poso, dan Sampit.

Hal ini karena faktor keamanan, mereka kemudian kembali ke Pulau Jawa dan difasilitasi oleh pemerintah, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Transmigrasi, untuk membangun kembali kehidupan yang aman dan layak.

"Setelah diperjuangkan sekian lama akhirnya bisa diserahkan sertifikat hak milik yang mudah-mudahan bukan hanya memberikan kepastian hukum atas tanah tapi juga memberikan nilai ekonomi tambahan karena SHM itu sah dan bisa mendapatkan akses ke perbankan untuk modal usaha dan segala hal positif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Pemerintah mengincar investasi swasta untuk 46 sektor infrastruktur strategis nasional.

Proyek-proyek infrastruktur, yang mencakup ketahanan pangan hingga energi terbarukan itu telah melalui proses kurasi untuk dipamerkan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang diselenggarakan Kemenkoinfra pada 11-12 Juni 2025.

“Kami bertujuan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dengan mengeluarkan surat utang baru. Juga Danantara dan mitra global untuk memperbaiki keuangan dan infrastruktur,” kata AHY dalam ICI 2025 di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Di industri pengelolaan sampah, Indonesia menawarkan peluang investasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Manggar di Balikpapan senilai USD 115,31 juta atau Rp1,8 triliun.

Kemudian di industri jalan tol, ICI 2025 mengincar investasi untuk Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi senilai Rp 25, 4 triliun, Tol Pejagan-Cilacap dengan investasi sebesar Rp 27,59 triliun, dan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat dengan investasi Rp 34,75 triliun.

Adapun investasi di sektor infrastruktur energi bersih, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Tapin senilai USD 5 juta (Rp81,3 miliar) PLTM Bendungan Leuwikeris USD 16 juta (Rp260,3 miliar), PLTM Bendungan Cipanas senilai USD 4,81 juta dan PLTM Bendungan Karalloe senilai USD 7,94 juta.

“Energi Indonesia di masa depan seharusnya aman dan berkelanjutan. Kami mengembangkan solar, hidro, geothermal, dan waste-to-energy, bersama dengan grid pintar dan elektrifikasi rural,” tutur AHY.