Menkeu Purbaya: Utang Pusat ke Pemda untuk Tambal Kebutuhan Awal Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan memberikan ruang utang bagi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya untuk menambal kebutuhan dana awal tahun instansi terkait.

Diketahui, hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Pemda, BUMN, dan BUMD dengan kriteria tertentu bisa mengakses utang tersebut atas restu Menteri Keuangan.

"(Pemberian pinjaman) untuk waktu tertentu misalnya awal tahun, kadang-kadang akhir tahun, kadang-kadang pemda kekurangan uang," ungkap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ruang untuk penarikan utang oleh pemda hingga BUMD itu utamanya untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek.

Meski begitu, Purbaya membuka ruang kembali untuk Pemda, BUMN dan BUMD, untuk meminjam uang ke pemerintah pusat untuk program jangka panjang.

"Tapi kita lihat juga kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyek nya jelas ya bisa kita lihat juga," katanya.

Adapun, skema pinjamannya masih belum dirinci lebih lanjut. "Belum, belum sampai sana," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat kebijakan pinjaman Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 bisa menciptakan jebakan utang.

Pasalnya, regulasi tersebut memperbolehkan pemda mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Di sisi lain, pemda harus terkena pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang cukup signifikan.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai, pemberian pinjaman pemerintah pusat ke pemda kontradiktif dengan efisiensi dana transfer daerah. Lantaran, dana TKD telah terpangkas 24,7 persen di 2026. Padahal sekitar 41,3 persen pemda berstatus fiskal rentan.

"Kemudian ketika pemda sedang tertekan, pemerintah pusat justru beri fasilitas pinjaman. Jelas pemda hampir sulit mengembalikan dana. Ini jebakan utang," kata Bhima dalam pernyataan tertulis, Selasa (28/10/2025).

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi meneruskan, cicilan pinjaman yang harus dibayar dari APBD bisa mempersempit ruang fiskal untuk layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

"Untuk menutup kekurangan, pemda kemungkinan menaikkan pajak dan retribusi daerah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak konsumsi. Beban kenaikan pajak ini justru harus ditanggung kelas menengah, yang saat ini sudah sulit secara ekonomi," ungkapnya.

Media menambahkan, kebijakan ini mencederai semangat otonomi daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah, dan kemandirian fiskal daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Daerah kehilangan posisinya sebagai entitas otonom yang menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, dan harus memohon pinjaman kepada pusat," imbuh dia.

"Kebijakan ini juga menunjukkan menguatnya gejala resentralisasi fiskal, kekuasaan fiskal kembali terpusat di tangan presiden. Sehingga reformasi kita berjalan mundur," dia menegaskan.