Menkeu Purbaya Pastikan Batal Bentuk Badan Penerimaan Negara

4 hours ago 6

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk sementara belum akan direalisasikan.

Bendahara negara ini menyebut fungsi perpajakan dan kepabeanan tetap berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Keuangan.

"Untuk sementara tidak akan dibangun pajak dan bea cukai tetap di Kemenkeu dan saya akan membawahi sendiri, jadi itu bagian saya," kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, keputusan ini diambil agar reformasi di dua lembaga strategis itu bisa berjalan lebih efisien dan efektif. Ia menilai, dengan sistem yang terintegrasi di bawah satu kendali, proses pengawasan dan pembenahan internal akan lebih mudah dilakukan.

"Saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai Bea Cukai dan Pajak," ungkap Purbaya.

Mekeu Purbaya optimis langkah tersebut akan memperkuat kinerja penerimaan negara dalam jangka menengah. Meski target penerimaan sebesar 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai belum realistis dalam waktu dekat, ia memperkirakan rasio pajak akan terus meningkat secara bertahap.

"Harusnya ke depan akan lebih baik terus tax ratio nya, mungkin gak 23 persen? tapi akan naik pelan-pelan ke depan," ujarnya.

Menkeu Purbaya Optimistis

Ia menambahkan, dengan mulai pulihnya sektor riil tahun depan, rasio penerimaan pajak diproyeksikan naik sekitar 1,5 persen. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan hingga lebih dari Rp 110 triliun.

"Diharapkan tahun depan dengan mulai hidupnya sektor riil rasionya akan naik 1,5 persen, dan tambahan income sampai Rp 110 triliun lebih mudah-mudahan terjadi," pungkasnya.

Menkeu Purbaya: Pendapatan Negara Rp 1.863 Triliun

Menkeu Purbaya mencatat, sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025 kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen dari PDB dan keseimbangan primer yang positif.

"Pendapatan negara hingga akhir September 2025 hanya tercatat sebesar Rp 1.863,3 triliun atau telah mencapai 65 persen dari outlook yang ditetapkan," ujarnya.

Kata Menkeu, meskipun pendapatan negara lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, secara nominal tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang. 

Untuk penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.516,6 triliun terkontraksi sebesar 2,9 persen year on year dengan penerimaan pajak sebesar Rp 1.295,3 triliun dan Bea cukai sebesar Rp 221,3 triliun.

Menkeu Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan IV bisa tembus 5,5 persen. Optimisme itu muncul didorong dengan penempatan dana negara yang disalurkan ke bank Himbara sebesar Rp 200 triliun.

Hal itu ia sampaikan dihadapan para investor dalam Investor Meeting di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025). Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan bank dan pelaku pasar modal itu, Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan pemerintah saat ini mulai menunjukkan hasil positif.

Salah satu topik yang banyak ditanyakan oleh investor adalah dampak dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mereka nanya Rp 200 triliun bagaimana dampaknya ke ekonomi, segala macam. Hitungan kita sih, tadi ada dari bank-bank juga kan yang terlibat dalam dana itu," ujar Purbaya di DJP, ditulis Selasa (14/10/2025).

Optimisme Investor

Purbaya menjelaskan, sejauh ini kebijakan tersebut sudah mulai memberikan efek berganda pada sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit.

Menurut dia, bahkan beberapa bank pelat merah bahkan mengajukan tambahan alokasi dana karena melihat hasilnya yang positif.

Purbaya menilai, optimisme investor dan lembaga keuangan terhadap kebijakan pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi nasional masih berada di jalur pemulihan yang berkelanjutan.

"Mereka bilang sih makin lama makin bagus penyerapannya. Bahkan BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga, nanti kita lihat bisa apa nggak. Mungkin bisa ya," ujarnya.

Read Entire Article
Kaltim | Portal Aceh| | |