Menkeu Purbaya Minta Kejelasan Pembiayaan ke Koperasi Desa Merah Putih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta kejelasan penyaluran pembiayaan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dana Rp 200 triliun yang diguyur ke bank BUMN sebelumnya bisa digunakan.

Purbaya saat ini tengah menggelar rapat bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dia meminta penjelasan mengenai bentuk final Kopdes Merah Putih, termasuk skema pembiayaannya.

"Iya, kita mau lihat finalisasi bentuk finalnya seperti apa sih, Kopdes Merah Putih apa, seperti yang sudah di putuskan selama ini. Tapi kan kita mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran uangnya bisa clear," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Soal kesiapan dana, Purbaya bilang sudah ada alokasi Rp 16 triliun untuk Kopdes Merah Putih tahun ini. Opsi lainnya, bank BUMN bisa menggunakan dana kucuran Rp 200 triliun yang sudah dibagikan Purbaya.

Jika Himpunan Bank Negara (Himbara) mengalokasikan ke KDMP, maka besaran bunganya bisa disesuaikan menjadi hanya 2 persen.

"Kita udah taruh uang yang Rp 200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil, dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk koperasi merah putih menjadi 2 persen," tutur Bendahara Negara ini.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi tonggak baru dalam penguatan ekonomi desa. Inisiatif ini diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Kami ingin mengembalikan peran negara dalam mengatur pasar agar adil dan menguntungkan bagi semua badan usaha yaitu BUMN, swasta, dan koperasi,” ujar Ferry dikutip dari Antara, Kamis (9/10/2025).

Ferry menilai, selama beberapa dekade terakhir, pasar nasional terlalu didominasi oleh kekuatan modal besar. Kondisi ini membuat pelaku usaha kecil seperti koperasi dan UMKM tertinggal dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi.

“Kita tidak ingin ekonomi hanya dikuasai segelintir pihak. Pemerintah hadir untuk menata ulang ekosistem agar koperasi dan usaha kecil menengah punya ruang tumbuh yang sama. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, kita mulai dari akar ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Punya Potensi Menurut Ferry, koperasi desa memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi di berbagai sektor strategis, seperti pangan, energi terbarukan, hingga pariwisata lokal. Dengan dukungan kebijakan fiskal dan akses pembiayaan dari pemerintah, koperasi desa dapat memperkuat rantai pasok dan membuka peluang baru bagi UMKM di tingkat akar rumput.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan data presisi desa, yang membuat pemerintah kesulitan memetakan potensi ekonomi lokal dan menyalurkan bantuan dengan tepat. Selain itu, masih ada desa yang belum memiliki akses listrik dan internet memadai.

Kementerian Koperasi kini tengah mempercepat pembangunan Data Desa Presisi, yang akan menjadi fondasi utama bagi implementasi Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah optimistis perencanaan ekonomi rakyat akan lebih terarah, efektif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini juga akan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung UMKM di daerah.

“Kami berharap Kopdes, dengan dukungan data presisi dan kerja sama semua pihak, dapat menuntaskan cita-cita para founding father dalam membangun ekonomi rakyat,” tutup Ferry.