Menhub Sebut Penerapan Zero ODOL Bisa Mundur, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa penerapan kebijakan nol truk over dimension and over load (Zero ODOL) kemungkinan akan mundur dari target awal. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah aspek persiapan yang perlu dilakukan agar penanganan truk ODOL bisa berjalan efektif.

Dudy menjelaskan, rencana awal kebijakan ini akan dilakukan dalam tiga tahapan, dimulai dengan sosialisasi sejak Juni 2025. Namun, hingga saat ini pihaknya masih mengevaluasi respons dari para pemangku kepentingan.

“Jadi, harapan kami—seperti yang saya sampaikan kemarin—kita membagi pelaksanaannya dalam tiga tahapan: Juni, Juli, Agustus. Namun terakhir saya sampaikan bahwa kita juga akan melihat lagi bagaimana respons dari stakeholder pada saat kita melakukan sosialisasi,” kata Dudy dalam diskusi media di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Ia menerangkan, pihak Korps Lalu Lintas Polri masih membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan aturan ini kepada para pemilik dan sopir truk ODOL. Di sisi lain, PT Jasa Marga (Persero) Tbk juga memerlukan waktu tambahan untuk menyiapkan sistem pendukung.

Salah satu persiapan teknis yang dimaksud adalah pemasangan teknologi weight in motion, guna mengidentifikasi bobot truk secara otomatis saat melintas di jalan tol.

“Namun, yang disampaikan kepada saya—meski tidak secara langsung—adalah bahwa dari Korlantas ada keinginan menambah waktu untuk sosialisasi,” ujarnya.

“Kemudian dari pihak Jasa Marga juga masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan sarana, termasuk alat-alat weight in motion yang diperlukan untuk pengkinian data,” imbuh Dudy.

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi memang telah membuka kemungkinan penundaan penerapan kebijakan Zero ODOL. Namun, ia menegaskan tak ingin penundaan ini berlangsung terlalu lama.

Ia menyebut, kebijakan ini sebenarnya sudah terlalu lama tertunda. Target Zero ODOL bahkan sudah direncanakan sejak tahun 2009, namun belum juga terealisasi.

“Mundur mungkin iya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan Zero ODOL bisa mulai diterapkan pada 2026. Namun, belakangan muncul kabar bahwa target ini akan kembali diundur menjadi 2027.

Menhub Dudy menegaskan dirinya tidak ingin rencana ini kembali gagal dijalankan. Ia mengingatkan bahwa semakin lama penundaan dilakukan, maka risiko kecelakaan akibat truk ODOL juga semakin tinggi.

“Karena kalau sampai 2027, itu seperti yang pernah saya bilang, semakin kita memundurkan, maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang melibatkan ODOL atau sebagainya,” tegas Dudy.

Meski begitu, Dudy mengakui bahwa sejumlah pihak memang masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan berbagai aspek teknis dan operasional agar kebijakan Zero ODOL dapat dijalankan secara optimal.

Ia menyebut pentingnya kesiapan dari Korlantas Polri dalam aspek penindakan, serta peran aktif Jasa Marga sebagai BUMN pengelola jalan tol yang mendukung program ini.

“Harapan saya bisa kita terapkan, tapi saya juga harus memahami para stakeholder yang lain, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan—baik dari Korlantas maupun Jasa Marga—yang akan aktif membantu kita dalam penataan ODOL ini,” tuturnya.