Mendagri Dorong Pemda Perkuat Literasi Keuangan Digital untuk Tingkatkan PAD dan E-Government 

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia untuk serius memperkuat literasi keuangan digital. Menurutnya, langkah ini penting dalam memperluas penerapan sistem e-government dan pada saat yang sama mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Hal tersebut disampaikan Tito saat memberikan sambutan pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo yang digelar di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (31/10/2025).

Dua Tahapan Transformasi Digital di Daerah 

Dalam paparannya, Mendagri menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan sangat bergantung pada dua aspek utama. Pertama, pentingnya meningkatkan literasi digital dan finansial di lingkungan pemerintah daerah. Kedua, memastikan integrasi sistem digital antar-Pemda dengan sistem nasional agar konektivitas data berjalan optimal.

“Mudah-mudahan nanti juga bisa disuarakan ke teman-teman lain, 552 pemerintah daerah, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten untuk digitalisasi pemerintah, e-government. Dari awal, kami memang selalu mendukung, terutama adanya sistem digital,” ujar Tito.

Menurutnya, integrasi sistem digital tersebut akan memperkecil potensi kebocoran anggaran karena alur transaksi dan pelaporan menjadi lebih transparan dan terpantau.

Dukcapil jadi Fondasi E-Government 

Tito juga menyoroti peran krusial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai pondasi utama e-government. Saat ini, Dukcapil telah mengelola sekitar 99 persen data penduduk Indonesia, lengkap dengan informasi biometrik seperti sidik jari, iris mata, dan face recognition.

“Daripada menggunakan KTP zaman dulu, dan kemudian bisa itu palsu, sekarang cukup menggunakan satu alat, yaitu dilihat wajah. Orangnya cukup melihat wajahnya saja, dan melihat ini benar si A atau si B. Karena tidak mungkin akan tertukar,” jelas Mendagri.

Keberadaan data Dukcapil ini, lanjutnya, telah dimanfaatkan lintas sektor, termasuk perbankan, layanan investasi, e-commerce, hingga teknologi finansial.

Perlu Reformasi Pola Pikir dan Mekanisme Pemungutan Pajak 

Mendagri mengingatkan bahwa Pemda tidak bisa lagi terpaku pada pola pikir lama. Di era saat ini, digitalisasi bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu sektor yang disorot Mendagri adalah sistem pemungutan pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan parkir. Selama ini, ia menilai masih banyak potensi penerimaan yang tidak tercatat dengan baik di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Saya berpikir ini gimana caranya teman-teman [Pemda] bisa mendapatkan pendapatan, PAD, dengan digitalisasi,” tegas Tito.

Melalui sistem digital, pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat dapat tercatat secara otomatis dan langsung masuk ke sistem Bapenda. Dengan demikian, Pemda bisa meningkatkan PAD tanpa menambah beban baru bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Dengan dorongan dari Kementerian Dalam Negeri ini, diharapkan seluruh Pemda mampu memanfaatkan potensi digitalisasi secara maksimal, bukan hanya untuk efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk memperkuat keuangan daerah secara berkelanjutan dan transparan.