Menaker Yassierli: Perpres Ojol Segera Rilis, Fokus Lindungi Mitra Pengemudi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) akan difokuskan pada perlindungan bagi para mitra pengemudi.

Langkah ini, kata dia, menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan pekerja sektor digital yang jumlahnya terus meningkat.

“Bagi kami di Kemnaker, concern kita adalah kepada jaminan sosial dari teman-teman pengemudi ojek online,” ujar Yassierli dikutip dari Antara, Rabu (29/10/2025).

Menaker menjelaskan, bentuk perlindungan yang akan diatur dalam beleid tersebut meliputi jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM). Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat menghadirkan transparansi hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi.

“Kita ingin memastikan ke aturan terjadi transparansi terkait hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara,” tegasnya.

Menurut Yassierli, saat ini aturan masih disiapkan lintas kementerian, dan Perpres ojol ditargetkan segera dirilis dalam waktu dekat.

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa penyusunan Perpres ojek online masih menunggu pembahasan teknis antar-kementerian. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek perlindungan sosial dan kepastian hukum bagi mitra ojol tercakup dengan baik.

“Aturan tersebut kemungkinan akan berbentuk perpres dan ditargetkan dapat segera dirilis,” kata Yassierli.

Ia menambahkan, pemerintah juga membuka opsi agar aspirasi pengemudi dapat disampaikan secara terbuka dalam mekanisme hubungan kerja yang lebih adil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa draf peraturan sudah diterima dan tengah dikaji bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pemerintah, kata dia, mencari jalan tengah terbaik antara kepentingan aplikator dan pengemudi, agar regulasi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh.

Prasetyo menyebut, pembahasan Perpres ojek online kini memasuki tahap akhir. Hanya tersisa beberapa poin teknis yang masih perlu disepakati bersama perusahaan penyedia aplikasi transportasi daring.

“Pembahasan telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan aturan tersebut rampung sebelum akhir tahun ini, sehingga dapat segera memberikan dasar hukum baru bagi ribuan mitra ojol di Indonesia.

Adapun Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025), menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perusahaan penyedia layanan ojol.

Ia menegaskan, kebijakan yang disusun harus mampu menghadirkan pelayanan terbaik bagi mitra pengemudi dan konsumen, sekaligus menciptakan ekosistem transportasi digital yang berkeadilan.