Mafia Pangan Diujung Tanduk, Pemerintah Usut Manipulasi Stok Beras di PIBC

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap berbagai praktik curang yang merugikan petani dan masyarakat luas, termasuk dugaan adanya mafia pangan yang memainkan harga dan memanipulasi stok beras.

Kementerian Pertanian (Kementan) kini tengah bekerja sama dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki kemungkinan adanya permainan besar di balik fluktuasi harga beras dan distribusinya, terutama di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Kita harus meredam. Jangan ada segelintir orang yang ingin merusak negara kita. Kita harus berkolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia," ujar Mentan Amran dalam pernyataan resminya, dikutip Minggu (8/6/2025).

Indikasi Manipulasi Stok dan Perbedaan Harga yang Tak Wajar

Amran mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Food Station Tjipinang dan hasil investigasi lapangan, ditemukan indikasi adanya manipulasi data stok beras di PIBC. Salah satu temuan mencengangkan adalah lonjakan drastis dalam jumlah beras yang keluar dari pasar tersebut.

"Harga beras di tingkat petani penggilingan turun. Itu sesuai BPS, bukan data saya. Tapi harga di konsumen itu naik. Artinya apa? Ada yang tidak benar. Yang kedua adalah data dari Cipinang yang kita dapatkan, ada yang tidak normal. Yang biasanya beras masuk keluar itu 1.000-3.500 ton per hari, tapi ada satu hari selama lima tahun, satu hari keluar 11.000 ton," jelas Mentan Amran.

Amran menyoroti ketimpangan pendapatan antara petani dan para perantara. Menurutnya, petani hanya menerima rata-rata Rp1,5 juta per bulan per orang, sementara tengkulak bisa meraup keuntungan hingga puluhan triliun rupiah.

“Kita hitung-hitungan, petani itu dapatnya kira-kira Rp1,5 juta per bulan per orang. Kalau selisih harga dari petani ke konsumen sebesar Rp2.000, kemudian produksi kita 21 juta ton sampai bulan Mei ini, artinya apa, pendapatan perantara itu Rp42 triliun,” ungkapnya.

Langkah Konkret Pemerintah: Perbaikan Infrastruktur dan Peran Koperasi

Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung petani, Mentan menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai perbaikan dan pendampingan. Mulai dari peningkatan subsidi pupuk, perbaikan irigasi, hingga penguatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Pupuk ditambah, HPP (harga pembelian pemerintah) disertakan, dilakukan pendampingan, irigasi diperbaiki. Setengah mati kita jaga petani. Mereka tidak boleh dibiarkan jalan sendiri. Kita harus meredam mereka," tegas Amran.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem distribusi pangan. Salah satunya adalah dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk memangkas rantai pasok yang sebelumnya melalui 7–8 tahap, menjadi hanya 3 tahap: dari produsen ke koperasi, lalu langsung ke konsumen.

“Nah, inilah nanti kita bangun koperasi untuk memotong rantai pasok yang dulunya 7-8 tahap menjadi 3, yaitu nantinya dari produsen ke koperasi kemudian ke konsumen,” jelasnya.

Sebelumnya, Mentan Amran menemukan keanehan dalam distribusi beras di PIBC. Berdasarkan data dari Food Station Tjipinang, tercatat 11.410 ton beras keluar hanya dalam satu hari pada 28 Mei 2025  jumlah yang dinilai sangat tidak wajar.

Kepala Satgas Pangan, Helfi Assegaf, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menyelidiki kejanggalan ini. Saat ditanya ke mana perginya beras tersebut, pihak yang bersangkutan tidak bisa memberikan jawaban yang jelas.

"Mereka ditanya tapi tidak bisa menyampaikan barang itu kemana perginya, keluarnya dari kemana, tidak ada. Belum bisa disampaikan kepada kita. Kita akan lebih mendalami lagi data tersebut. Kalau ternyata tidak sesuai, artinya dia memanipulasi data," kata Helfi.