Kuliner Jadi Magnet Utama Pertumbuhan Investasi Aceh

Liputan6.com, Jakarta Di tengah tantangan ekonomi yang masih membayangi, Aceh mulai membuka diri terhadap peluang investasi baru. Salah satu sektor yang tumbuh pesat adalah industri kuliner, yang tidak hanya mencerminkan kekayaan cita rasa lokal, tetapi juga menjadi jembatan antara pelaku usaha daerah dan mitra global.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, realisasi investasi hingga triwulan II tahun 2025 mencapai Rp3,58 triliun, menempatkan Aceh di posisi ke-28 dari 38 provinsi di Indonesia.

Dari total tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi hingga 96,77 persen. Sektor waralaba makanan menempati posisi keempat terbesar dengan nilai Rp326 miliar atau sekitar 15,6 persen.

Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, tren ini menjadi sinyal positif dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar kota ini semakin terbuka terhadap peluang investasi.

Sektor kuliner menjadi salah satu magnet utama pertumbuhan investasi di Banda Aceh. Tren ini terlihat dari semakin maraknya kehadiran berbagai brand dan usaha kuliner, termasuk yang berskala multinasional.

“Kita juga harus berkolaborasi bersama-sama untuk mendatangkan investasi dari luar. Artinya, kota ini harus bisa lebih terbuka ke depan dan membuat orang nyaman supaya mau berinvestasi di Banda Aceh. Itulah yang sedang kita perjuangkan,” ungkap Illiza, Rabu (29/10/2025).

“Kalau kita lihat di bidang kuliner (restoran), investasinya terus meningkat. Jadi pilihan orang untuk berinvestasi di bidang kuliner ini semakin bertambah,” tutup dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak sebelum perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6 persen.

“Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Rabu (29/10/2025).

Pernyataannya itu merespons pandangan bahwa kenaikan tarif pajak berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income.

Purbaya mengatakan sejauh ini dia telah mengambil langkah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan itu, kata dia, bakal memberikan dorongan pembangunan dari sisi fiskal serta membuat perputaran uang di sektor swasta terus bergerak.

Temukan lebih banyakPerlengkapan sepak bola

“Saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi, Anda nggak usah takut. Kalau saya menaikkan pajak, Anda akan susah,” tuturnya.

Sebelumnya, Purbaya juga menunda penunjukan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen untuk memastikan perekonomian masyarakat sudah pulih.

Pertimbangan serupa juga berlaku untuk wacana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Untuk mengakselerasi penerimaan pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

Pemindahan dana pemerintah ke Himbara menjadi salah satu strategi yang dia ambil dengan tujuan menggerakkan sektor riil melalui kredit perbankan.

Temukan lebih banyakPerlengkapan sepak bola

Ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, menurut Purbaya, serapan penerimaan negara juga bakal bergerak lebih cepat.

Di sisi lain, dia akan memperketat pengawasan di bidang perpajakan, baik pada sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Menkeu mengaku akan memantau potensi praktik penyelewengan di dua sektor tersebut, termasuk underinvoicing.

Untuk pajak, Purbaya menaruh kepercayaan pada sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.