Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP). Pemerintah pun mengalokasikan total anggaran senilai Rp130 triliun untuk KPP di mana alokasi penyalurannya terbagi menjadi dua yakni sebanyak Rp113 triliun untuk sisi supply dan Rp17 triliun untuk sisi demand.
"Anggaran tersebut ditargetkan bisa membangun 320 ribu rumah untuk masyarakat dan mendorong Program 3 Juta Rumah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (22/10/2025).
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menargetkan menjadi penyalur terbesar program Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diluncurkan pemerintah. Optimisme tersebut ditopang solidnya ekosistem serta basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki BTN di sektor pembiayaan perumahan.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya telah membangun ekosistem pembiayaan perumahan lengkap dari hulu ke hilir yang memberikan berbagai kemudahan bagi para debitur.
Kehadiran KPP, lanjutnya, akan menjadi stimulan untuk mempercepat penyaluran pembiayaan sehingga mengakselerasi pemenuhan Program 3 Juta Rumah milik Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sudah mengidentifikasi ada 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan yang bisa mengakses KPP di BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini," ujar Nixon dikutip, Rabu (22/10/2025).
Skema KPP Mirip dengan KUR
Nixon menjelaskan skema KPP tersebut mirip dengan KUR yang memiliki bunga khusus, penjaminan, dan proses yang mudah. Untuk KPP, ada dua segmen penyaluran yakni untuk sisi supply dan demand perumahan.
Menurut Nixon untuk sisi supply, para developer UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar per debitur, bahkan bisa diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon Rp20 miliar. Lalu di sisi demand, KPP dapat mencapai Rp500 juta bagi para debitur yang ingin membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko hingga kos-kosan.
Nixon menilai limit yang lebih besar dan proses yang sederhana membuat masyarakat semakin mudah membeli rumah sekaligus menjalankan usaha. “Dengan bunga hanya 6%, program ini diharapkan membantu masyarakat memiliki rumah untuk usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Nixon.
Adapun, pada sisa dua bulan tahun ini, Nixon memprediksi BTN akan menyalurkan KPP pada tahap awal sekitar Rp2 triliun. "Tahun depan akan kami speed up karena penyaluran KPP juga tentunya akan meningkatkan permodalan sehingga menambah kecepatan developer membangun rumah."
Menteri PKP Minta Bank Bantu Rakyat Terbebas dari Rentenir
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya peran perbankan nasional dalam membantu rakyat kecil agar terbebas dari jeratan rentenir.
Pria yang akrab disapa Ara ini menekankan agar bank mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
"Sekitar dua setengah sampai tiga bulan lalu, Bapak Presiden menyampaikan dalam deklarasi Koperasi Merah Putih bahwa kita harus bantu rakyat, ibu-ibu, petani, nelayan, buruh, dan UMKM agar lepas dari rentenir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).
"Maka, bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat. Itu semangat yang sama dengan KUR Perumahan," dia menekankan.
Ara mendorong bank Himbara menjadi pelopor penyaluran KUR Perumahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang hadir untuk turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada rakyat.
"Tolong sosialisasikan secara masif KUR Perumahan dan Program Rumah Subsidi. Negara ini punya banker dan pengawas hebat. Harusnya kita bisa membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi rakyat," tuturnya.
Temui Gubernur DKI
Dalam menyosialisasikan KUR Perumahan, Menteri PKP juga telah menjumpai Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan dukungan penuh untuk program 3 juta rumah yang jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Pemprov DKI saat ini tengah mempersiapkan 19.809 unit rumah. Pramono berharap itu bakal turut memperkuat program pemerintah pusat terkait perumahan.