Koperasi Desa Merah Putih Bakal Gantikan Tengkulak, Petani dan Konsumen Untung

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menjelaskan pentingnya peran Koperasi Desa Merah Putih dalam memotong rantai distribusi pangan yang selama ini dikuasai oleh perantara atau tengkulak. Ia menyebut koperasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menurunkan harga bagi konsumen.

“Nah, inilah nanti kita bangun koperasi. Koperasi adalah memotong rantai pasok yang dulunya 8 tahap atau 7 menjadi 3. Nantinya dari produsen ke koperasi, koperasi konsumen,” kata Amran kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

Menurut Amran, keberadaan middleman selama ini menjadi sumber ketimpangan harga antara tingkat petani dan konsumen. Dengan rantai distribusi yang panjang, keuntungan besar justru menumpuk di tangan para perantara.

Pemerataan Keuntungan

Ia menyebut, jika koperasi mengambil alih peran distribusi yang selama ini dikuasai tengkulak, potensi efisiensi dan pemerataan keuntungan akan sangat besar.

“Kalau ini terjadi artinya apa? Middleman-nya katakanlah ada untung Rp 313 triliun di tengah. Kalau koperasinya katakanlah sebagai middleman, itu untung Rp 50 triliun. Artinya ada Rp 263 triliun yang dinikmati konsumen dan produsen. Tentu produsen kesejahteraannya meningkat, yaitu petani, kemudian konsumennya juga daya belinya naik,” jelas Amran Sulaiman.

Ia menegaskan langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden agar sektor pertanian benar-benar berpihak pada produsen pangan dan masyarakat luas. 

“Logika ini yang dituju, inilah perintah Bapak Presiden. Jadi minta tolong sekali lagi saudaraku, sahabatku, tolong jangan permainkan konsumen dan produsen,” ujarnya.

Amran juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak adil dari kondisi pasar, apalagi hingga merugikan petani dan masyarakat kecil.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan terkait strategi pembagian Bantuan Sosial (Bansos) beras. Hal ini menyusul diberlakukannya tambahan bansos beras sebesar 10 kilogram/bulan dengan total 18,3 juta penerima manfaat.

Amran menuturkan, strategi ini dilakukan agar pembagian bansos tidak hanya menyasar masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan harga gabah dan kesejahteraan petani. Secara total, ada sekitar 360.000 ton yang akan disalurkan selama periode pemberian bansos pada Juni-Juli 2025.

Menurut Amran, Kementerian Keuangan telah menyerahkan pengaturan teknis distribusi bansos kepada Kementerian Pertanian. Penyaluran dilakukan dengan strategi yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kelangsungan produksi petani.

"Ibu Menteri Keuangan, kami terima kasih. Itu diserahkan kami yang mengatur. Caranya adalah, strateginya adalah supaya produsen nyaman, konsumen bahagia," ujarnya kepada wartawan, Rabu (4/6/2025).

Strategi itu, lanjut Amran, diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah. Untuk daerah yang bukan penghasil beras, bansos akan langsung dikucurkan untuk dua bulan sekaligus. Sedangkan untuk daerah dengan harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penyaluran dilakukan per bulan.

“Daerah yang bukan penghasil beras bisa dikucurkan langsung 2 bulan. Kemudian daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di HPP, itu kita kucurkan juga per 1 bulan. Kemudian perkotaan kita kucurkan lebih awal,” jelas Amran.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyalurkan bansos, terutama di daerah yang harga berasnya masih berada di bawah HPP. Dia menilai, jika penyaluran dilakukan secara sembarangan, justru bisa semakin memukul harga di tingkat petani.

"Jadi agar petaninya juga jangan mengucurkan bansos ini lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi harus kita hati-hati, bijak melihat Ibu Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi,” ungkap Amran.

Amran juga mengapresiasi koordinasi lintas kementerian yang telah berjalan, termasuk arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pengelolaan bansos ini.

Terkait kemungkinan penambahan volume bansos beras, Amran menegaskan, pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah dan melihat kondisi cadangan yang ada.