Kemnaker Apresiasi Dunia Usaha Serap 10 Ribu Tenaga Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi kepada PT Abuya Berkah Indonesia Makmur atas inisiatifnya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam penempatan, peningkatan kompetensi, dan produktivitas 10 ribu tenaga kerja.

Apresiasi tersebut diberikan usai penandatanganan kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Pelaksana Harian Sekjen Kemnaker Aris Wahyudi dan Chief Executive Officer (CEO) PT Abuya Indonesia Makmur, Okta Wirawan di kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).

"Kemnaker mendukung penuh kolaborasi ini sebagai bagian dari Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan semangat 'Almaz Dukung Indonesia Cerah' untuk membangun SDM unggul, " ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli seperti dikutip dari keterangan resmi. 

Yassierli mengungkapkan hingga 2025, Kemnaker telah menjalin lebih dari 70 kerja sama dengan perusahaan nasional maupun internasional. Hal ini menjadi bukti komitmen kuat Kemnaker untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memperluas kesempatan kerja serta memperkuat link and match antara pendidikan, pelatihan, dan industri.

"Sektor makanan dan minuman mencatat pertumbuhan sebesar 5,8 persen (yoy) pada triwulan I 2025 (BPS), dan terus menjadi salah satu sektor unggulan pencipta lapangan kerja serta penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, " kata dia. 

Yassierli menambahkan untuk mendukung dunia usaha, Kemnaker mengembangkan sejumlah terobosan strategis. Di antaranya pelatihan vokasi berbasis project-based learning dengan kurikulum masa depan (green skills, digital skills, care economy); pembangunan Talent Hub dan Innovation Hub di berbagai daerah sebagai pusat kolaborasi industri–akademisi–pemerintah.

Yassierli berharap kerja sama dengan holding Abuya Grup ini menjadi teladan nyata sinergi pemerintah–swasta dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing, demi mewujudkan Indonesia Maju.

"Saya sangat berharap bisnis Almaz dan Abuya terus tumbuh. Bukan hanya 10 ribu, kalau bisa tambah 0 nya, tambah lagi nol-nya " katanya.

Sementara Okta Wirawan menegaskan tak ada komitmen dan keharusan baginya untuk membuka dan komitmen lapangan kerja di Indonesia. "Tapi komitmen kami  adalah membuka 10 ribu kebaikan, 10 ribu kebermanfaatan sekaligus meninggalkan jejak kebaikan, " ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Kolaborasi tersebut akan dilakukan melalui pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kemnaker maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai wilayah.

Kesiapan kolaborasi ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam pertemuan dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

"Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden terkait pemanfaatan fasilitas milik Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BLK, baik yang dikelola langsung oleh Kemnaker maupun oleh UPTD, untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat," tutur Menaker Yassierli seperti dikutip dari keterangan resmi.

Menaker menyatakan, pihaknya menyambut baik program Sekolah Rakyat yang dinilai sebagai inisiatif luar biasa dari Presiden dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat yang masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menjelaskan, program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini, tahap awal telah ditetapkan di 100 titik dengan alokasi hampir 10.000 siswa.

Seluruh elemen pendukung, seperti guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sudah direkrut dan siap menjalankan program.

"Sekarang berjalan setahap lagi, di mana atas arahan Presiden kami berdua akan bekerja sama dalam rangka menambah Sekolah Rakyat pada tahun 2025 dan 2026 dengan memanfaatkan balai-balai latihan kerja," ujar Mensos.

"Alhamdulillah, kami tadi sudah berdiskusi dan mengidentifikasi balai-balai yang sebagian besar memang bisa dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat di tahap pertama," ia menambahkan.

Dia menuturkan, dalam tahap awal ini telah diidentifikasi 41 BLK di bawah naungan Kemnaker yang siap dimanfaatkan. Selain itu, sejumlah balai milik UPTD juga akan disinergikan dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti dengan beberapa agenda.

Pertama, sarana dan prasarana akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai kelayakan balai-balai yang akan digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Kedua, Kemnaker dan Kemensos akan segera menyusun kurikulum yang berkaitan dengan keterampilan siswa.

"Harapannya, lulusan Sekolah Rakyat memiliki keterampilan sesuai minat masing-masing siswa yang tentunya sejalan dengan standar Kemnaker," kata dia.