Kementerian ESDM Sebut BP-AKR Mau Beli Lagi Base Fuel Pertamina 100 Ribu Barel

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap badan usaha swasta, BP-AKR akan kembali menambah pesanan base fuel ke PT Pertamina (Persero). Proses pengapalannya diharapkan rampung akhir November 2025.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan rencana BP-AKR menambah pengadaan BBM dari Pertamina.

"Jadi malah yang BP-AKR dua minggu lagi ada pesan lagi satu kargo," kata Laode, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Hitungan satu kargo pesanan base fuel itu setara dengan 100 ribu barel BBM. Laode memperkirakan proses pengapalannya bisa dilakukan pada pekan ketiga November 2025.

"BP nambah lagi 100 ribu. Minggu ketiga November," ucapnya.

PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya telah mengirimkan 100 ribu barel base fuel pesanan PT Aneka Petroindo Raya (APR) selaku pengelola SPBU BP-AKR. Dengan tambahan baru, maka BP-AKR bisa mendapatkan total 200 ribu barel base fuel.

Pertamina Kirim 100 Ribu Barel BBM ke BP

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga telah memasok 100 ribu barel base fuel ke PT Aneka Petroindo Raya (APR) perusahaan yang menaungi jaringan SPBU BP-AKR. Ini jadi kesepakatan sesuai arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyampaikan, telah adanya kesepakatan untuk melakukan proses Business to Business dengan Pertamina Patra Niaga untuk pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga. 

"Untuk penyaluran pasokan yang sudah dilayani kepada PT APR sebanyak 100 ribu barel (MB) yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU BP-AKR”, jelas Roberth, dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Pertamina Patra Niaga dan PT APR berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roberth menegaskan kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama.

Proses kolaborasi dalam membantu pasokan BU Swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara Business to Business (B2B). Komoditi BBM yang dipasok kepada APR (BP-AKR) telah memenuhi seluruh requirements dari APR sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah.

"Bagi kami, energi bukan sekadar komoditas. Energi adalah penggerak kehidupan dan produktivitas masyarakat. Karena itu, kami terus berupaya memastikan pasokan BBM tetap aman, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh semua,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, sejumlah badan usaha swasta telah mulai mengirimkan data kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2026.

“Kami juga sudah memulai melakukan persiapan untuk membahas tahun 2026. Badan usaha swasta juga sudah mulai mengirimkan data untuk rencana tersebut,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dikutip dari Antara, Rabu (1/10/2025).

Laode menambahkan, data yang masuk akan menjadi dasar dalam penetapan kuota impor BBM 2026. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kendala pasokan seperti yang terjadi pada 2025.

Kementerian ESDM juga menepis isu adanya monopoli impor BBM oleh Pertamina. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa setiap badan usaha berhak mengajukan kuota impor sesuai kebutuhan operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mereka.

“Mereka sudah harus mengajukan berapa kuota kebutuhan impor untuk 2026. Jadi kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu tidak ada,” jelas Dwi di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan, badan usaha swasta dapat mengimpor sendiri BBM setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM. Proses persetujuan kuota impor tersebut akan mempertimbangkan neraca komoditas nasional.

Dwi juga menambahkan, pada Oktober ini para badan usaha sudah diminta menyampaikan rencana kebutuhan impor BBM untuk operasional tahun depan.