Kemenkeu Akui Penyaluran Bansos Masih Lambat, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengatakan realisasi anggaran bantuan sosial (bansos) hingga pertengahan 2025 masih rendah dibandingkan periode sama 2024.

Suahasil menjelaskan, hingga saat ini, total belanja bansos baru mencapai Rp48,8 triliun, atau sekitar 32,6 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, angkanya menurun cukup signifikan. Pada periode yang sama tahun 2024, realisasi belanja bansos telah mencapai Rp70,9 triliun atau 46,3 persen dari pagu APBN.

"Untuk belanja bantuan sosial yang sebelah kanan bisa dilihat bahwa sejumlah belanja belum terealisir karena memang belanjanya ada yang sifatnya itu tiga bulanan," kata Suahasil pada konferensi pers APBN KITA Juni 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Ia menjelaskan beberapa jenis bantuan sosial sebenarnya sudah disalurkan pada Maret dan April 2025. Namun, distribusi berikutnya baru akan dilakukan kembali pada Juni dan Juli.

Menurut dia, pola triwulanan ini menjadi salah satu penyebab realisasi anggaran bansos tampak masih rendah hingga pertengahan tahun.Tak hanya itu, faktor lainnya yang memengaruhi lambatnya penyaluran bansos adalah proses penyesuaian data penerima.

 Pemerintah saat ini dalam masa transisi dari penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju sistem baru, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemenkeu menegaskan, pergantian basis data ini memerlukan waktu untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Kita telah mengecek juga kepada teman-teman di Kementerian Sosial maka sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun PKH Triwulan II 2025 akan diselesaikan di bulan Juni ini," ujar dia.

Dengan penyelesaian penyaluran di bulan Juni, pemerintah berharap realisasi anggaran bansos dapat segera meningkat dan mendukung pemulihan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi sasaran utama dari program bantuan sosial nasional.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan proses penyaluran masih terkendala pada tahapan pemadanan dan validasi data calon penerima.

"Masih pemadanan data, karena validasi data sangat penting supaya tidak salah," kata Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga kepada Liputan6.com, Senin (16/6/2025).

Ia berharap proses validasi bisa rampung dalam waktu dekat agar BSU segera dapat disalurkan kepada pekerja yang berhak. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana," tambahnya.