Kelola Aset di Atas USD 1 Triliun, Danantara Ditargetkan Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara akan menggenjot investasi hilirisasi hingga membuka lapangan kerja.

Dia mengatakan pembentukan Danantara adalah hasil kerja sama dengan DPR RI. Tujuannya tak lain menggerakkan investasi dan membuka lapangan kerja.

"Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Kepala Negara menyampaikan, Danantara akan mengelola aset lebih dari USD 1 truliun. Jumbonya pengelolaan ini dipandang mampu memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja yang juga tidak sedikit.

"Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas terutama di bidang hilirisasi," ucapnya.

Pada konteks lapangan kerja ini, Prabowo menyebut angka pengangguran RI mencapai titik terendah sejak krisis moneter 1998. "Alhamdulillah hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," tandasnya.

Dibertiakan sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa langkah restrukturisasi dan reformasi struktural Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi penggerak penting bagi penguatan ekonomi nasional, terutama melalui percepatan investasi dan hilirisasi di berbagai sektor strategis.

Menurutnya, Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025 merupakan payung hukum baru yang memberikan fondasi kokoh bagi BUMN untuk berperan ganda sebagai korporasi yang sehat sekaligus agent of development.

“Negara menggunakan mesin korporasinya secara optimal agar BUMN benar-benar menjalankan fungsinya sebagai entitas bisnis yang sehat. Ini terobosan yang luar biasa,” ujar Misbakhun.

Ia menjelaskan, reformasi ini menegaskan bahwa pemerintah ke depan akan lebih berperan sebagai regulator, sementara penggerak utama ekonomi di pasar adalah korporasi, baik swasta maupun BUMN.

Dengan demikian, BUMN di bawah Danantara dituntut memenuhi kaidah profesionalisme, efisiensi, dan kemampuan mengambil keputusan cepat tanpa hambatan birokrasi.

“Profesionalisme dan good governance harus menjadi pegangan utama. Jika keduanya dipadukan, kontribusi BUMN terhadap pasar akan nyata. Pertumbuhan sektor riil akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro,” tegasnya.

Misbakhun menilai, kehadiran Danantara akan semakin strategis pasca-reformasi. Bukan hanya sebagai pengelola portofolio BUMN, tetapi juga sebagai motor penggerak investasi di sektor-sektor prioritas seperti energi, ketahanan pangan, dan perikanan.

Ia menggarisbawahi pentingnya peran Danantara dalam memperkuat komponen pertumbuhan ekonomi, khususnya pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang merupakan indikator utama investasi nasional.

“Ketika investasi meningkat, otomatis akan tercipta lapangan kerja baru. Masyarakat punya penghasilan, konsumsi naik, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi terakselerasi. Efek langsung dan tidak langsung dari investasi sangat kuat,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tercatat sebesar 5,12%. Misbakhun optimistis momentum ini bisa terus terjaga jika Danantara mampu mengelola BUMN dengan fleksibilitas tinggi dan tetap menjaga tata kelola yang baik.