Kedaulatan Energi untuk Rakyat: Produksi Migas Naik 4,79%, Sumur Rakyat jadi Motor Ekonomi Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Melalui kebijakan baru yang diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini rakyat bisa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi (migas) secara legal dan berkelanjutan.

Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor migas menunjukkan arah baru yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat yang dijalankan ESDM dinilai menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produksi migas nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

“Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.

Bahlil menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud nyata amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata,” tegasnya.

Kementerian ESDM mencatat hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan lebih dari 45.000 sumur rakyat siap dikelola secara legal dan produktif. Dari jumlah tersebut, potensi tambahan produksi diperkirakan mencapai 10.000 barel per hari, serta menciptakan 225.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Menurut Bahlil, kebijakan ini membuktikan bahwa kemandirian energi bisa tumbuh dari partisipasi masyarakat yang terorganisasi.

“Langkah ini memperkuat arah pembangunan energi nasional yang berkeadilan dan inklusif. Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi,” ujarnya.

Produksi Migas Mulai Naik

Implementasi kebijakan ini juga mendorong peningkatan produksi minyak nasional. Data ESDM mencatat, rata-rata produksi minyak bumi (termasuk NGL) periode Januari–September 2025 naik 4,79 persen (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan 577,08 MBOPD pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target produksi ditingkatkan menjadi 610 ribu barel per hari pada 2026.

“Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi,” jelas Bahlil.

Selain mengaktifkan kembali sumur lama, pemerintah juga memperluas eksplorasi dan mengadopsi teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dari 16.990 sumur idle, sebanyak 4.495 sumur kini telah kembali berproduksi.

Warga Rasakan Dampak Langsung

Kebijakan pengelolaan sumur rakyat membawa perubahan nyata bagi warga di berbagai daerah, termasuk di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Warga kini dapat bekerja dengan aman setelah sebelumnya berisiko akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Salah satunya dirasakan Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari, yang kini bisa menambang minyak dengan tenang setelah mendapat legalitas.

“Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Nggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak,” kata Anita, Kamis (16/10).

Hal senada disampaikan Joko Mulyo, penambang yang sudah bertahun-tahun bekerja di sumur minyak tradisional.

“Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan,” ujarnya penuh syukur.

Kebijakan ini disebut menjadi simbol perubahan besar dalam tata kelola migas nasional bahwa energi kini bukan hanya milik korporasi besar, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk berperan aktif dalam menopang kemandirian energi Indonesia.