Kadin: Indonesia Butuh 3 Juta Lapangan Kerja Baru Setiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus CEO Bakrie & Brothers, Anindya N Bakrie, menegaskan pentingnya menciptakan lapangan kerja baru secara masif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan sekitar 2,5 hingga 3 juta lapangan kerja baru setiap tahun guna menampung tambahan angkatan kerja dari generasi muda.

“Kita mesti memikirkan bagaimana menemukan pekerjaan 2,5 juta sampai 3 juta setahun. Karena kita menghasilkan bayi 5 juta setahun. Jadi kita benar-benar mau berkolaborasi,” ujar Anindya kepada wartawan usai menghadiri acara Forbes Global CEO Conference, di The St. Regis Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dunia usaha. Kadin mendorong agar perluasan pasar ekspor dan hilirisasi industri di dalam negeri menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja baru.

"Kita ingin semua itu stabil, inklusif. Karena kalau generasinya naik atau tinggi, itu enggak baik buat kita. Karena kita negara yang mesti mem-balance antara kapitalisme tapi juga sosialisme,” kata Anindya.

Anindya menilai, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan usaha menjadi kunci agar Indonesia bisa naik kelas. Ia menegaskan, jangan sampai hanya perusahaan besar yang berkembang, sementara pelaku usaha kecil tidak mendapatkan akses untuk bertumbuh.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan perlunya pemerintah segera menelaah kembali kebijakan pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus meningkat.

Menurutnya, kondisi ini menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang tidak menentu serta penurunan daya beli masyarakat.

“Karena itu, para pengurus asosiasi meminta agar pajak, tarif bea masuk, dan harga energi yang terus naik perlu ditelaah lagi. Begitu pula dengan proses perizinan yang kurang lancar. Ini momentum bagi semua pihak untuk mengukur beban masing-masing dan melakukan perbaikan dalam semangat Indonesia Incorporated,” ujar Anindya dikutip dari Antara, Selasa (2/9/2025).

Ia menilai, selain efisiensi biaya, kelancaran perizinan usaha juga krusial untuk menjaga kepercayaan investor. Proses perizinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian terkait harus benar-benar dipermudah sesuai aturan yang berlaku, tanpa hambatan birokrasi maupun pungutan tidak sah.

“Kepercayaan investor terhadap Indonesia harus terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan berawal dari aktivitas investasi di berbagai bidang usaha,” jelasnya.

Anindya menambahkan, kondisi keamanan di sejumlah daerah belakangan ini turut menghambat distribusi barang dan mengganggu rantai pasok. Hal tersebut berdampak pada sektor manufaktur, usaha mikro, hingga pengemudi ojek daring akibat kebijakan bekerja dari rumah (WFH). Karena itu, jaminan keamanan juga menjadi kunci agar roda perekonomian tidak terhenti.

“Kadin pusat dan daerah siap berdialog dengan pemerintah, aparat penegak hukum, maupun legislatif untuk mengembalikan stabilitas dan menggerakkan ekonomi di daerah,” tegas Anindya.

Menurutnya, saat ini dunia usaha membutuhkan dukungan penuh agar bisa tetap produktif. “Semua pihak perlu bersatu dalam semangat Indonesia Incorporated untuk memperbaiki kondisi, menjaga stabilitas, dan memastikan pertumbuhan ekonomi terus berjalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memperkuat investasi nasional. Menanggapi hal itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia siap untuk terlibat.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai, ketika Danantara berperan efektif, dana APBN akan lebih fokus pada layanan publik, yaitu pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, bansos, dan subsidi.

Danantara akan mengelola aset BUMN, menarik modal asing, serta menyalurkannya ke sektor produktif, antara lain hilirisasi mineral, energi, pertanian, infrastruktur, dan perumahan rakyat.

“Kadin siap menjadi mitra Danantara,” ujar Anindya dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

Menurut dia, anggota Kadin bergerak di berbagai bidang. Mulai dari sektor pertanian, energi, termasuk energi terbarukan, perdagangan, keuangan, hilirisasi dan industri, hingga artificial intelligence (AI) dan data center. Pertimbangan ini yang bisa jadi daya tawar Kadin untuk menjadi mitra Danantara dalam mengakselerasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Bersama Danantara, Kadin bisa berkontribusi besar terhadap percepatan investasi di segala bidang,” kata Anin.

Selama ini, kontribusi investasi terhadap PDB di Indonesia hanya sekitar 28-32%. Kontribusi terbesar terhadap PDB berasal dari belanja masyarakat, yaitu 52-56%. Pada kuartal II 2025, kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 27,8%, belanja masyarakat 54%, dan belanja pemerintah 6,9%.

Namun, kata Anin, keberhasilan investasi juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Antara lain, kecepatan dan kelancaran perizinan, kejelasan regulasi, serta peran aparat Kepolisian dan Kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia.

"Jika masalah ini bisa cepat dibereskan, investasi akan meningkat lebih cepat. Kami mendapat banyak keluhan dari Kadin daerah,” ungkap Anin.

Selama ini, Kadin Indonesia memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan investasi, dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Jika kegiatan investasi lambat, kegiatan produksi juga tersendat dan itu sangat berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” tandas Anin.