Jurus Kementerian BUMN Perkuat Komunikasi Digital

Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya berkomitmen memperkuat peran komunikasi dalam tata kelola korporasi yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyelenggarakan Workshop Komunikasi: Komunikasi Melalui Media Sosial dengan Optimasi AI, pada 24–25 April 2025 di Palm Park Hotel, Kota Surabaya.

Kegiatan ini menghadirkan 125 peserta, terdiri dari para PIC Komunikasi, influencer BUMN, dan pimpinan regional dari berbagai wilayah antara lain Jawa Timur (112 peserta), Jakarta (12 peserta), dan Jawa Barat (1 peserta). Workshop ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi digitalisasi komunikasi BUMN yang inklusif dan akuntabel.

Penguatan Kapasitas Lewat Materi dan Praktik Lapangan

Hari pertama workshop diisi dengan sesi intensif bersama para pakar komunikasi digital dan teknologi, di antaranya Putri Viola sebagai Juru Bicara Kementerian BUMN bertema Komunikasi Efektif di Era Keterbukaan Informasi.

Kemudian, Teuku Gandawan Xasir terkait Pengenalan & Pemanfaatan AI dalam Strategi Komunikasi Digital, Reynaldi Francois sebagai CEO Zando Agency & Co-Founder Aico Community terkait Pembuatan Akun dan Konten Media Sosial Berbasis AI dan Grahita Muhammad – VP Komunikasi PLN terkait Manajemen Tim Komunikasi yang Adaptif.

Hari kedua dilanjutkan dengan site visit ke tiga aset strategis BUMN yaitu Galangan Pelni Surya Surabaya, Rumah BUMN Surabaya dan PT Petrokimia Gresik

Kunjungan ini menjadi bagian dari praktik langsung peliputan, produksi konten, dan storytelling berbasis lapangan, sebagai bentuk sinergi antara komunikasi digital dan dampak nyata BUMN bagi masyarakat.

Praktik ini memperkuat kemampuan peserta dalam menyampaikan pesan strategis dari lapisan terbawah BUMN, mulai dari unit operasional dan pelaksana teknis yang selama ini menjadi sumber utama narasi keberhasilan BUMN di tengah masyarakat.

Penguatan fungsi komunikasi BUMN tidak hanya penting untuk tata kelola internal, tetapi juga berperan besar dalam menyampaikan program, manfaat, dan keberpihakan BUMN kepada masyarakat luas. Ini sejalan dengan Asta Cita, yakni visi pembangunan nasional yang diusung Pemerintah Indonesia.

Dalam konteks ini, komunikasi yang transparan dan partisipatif menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap BUMN, serta menjamin bahwa setiap kebijakan dan peran BUMNdapat dipahami, diterima, dan diawasi oleh publik.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna membahas penguatan pengawasan ke perusahaan pelat merah. Mengingat, masih ada tanggung jawab besar dari Kementerian BUMN memastikan kinerja perusahaan negara.

Erick mengatakan, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara membutuhkan pengawasan yang ketat. Termasuk atas kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ada penugasan dan pola kerja baru yang harus kami lakukan berdasarkan UU BUMN terbaru itu," kata Erick di Kantor KPK, Jakarta, ditulis Rabu (30/4/2025).

Meski ada Danantara, Kementerian BUMN masih punya peran, termasuk mengawasi dan menyetujui langkah-langkah BUMN.

"Dengan masih menguasai saham seri A, kami tak hanya punya peran untuk mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan deviden, merger, dan juga penutupan BUMN," tegasnya.

Erick mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan tinggi pada Danantara. Maka, sinergi dengan KPK menjadi satu upaya untuk meningkatkan pengawasannya.

"Karena tugasnya makin kompleks, termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat," ucapnya.

"Maka kerjasama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat dan juga menyesuaikan dengan UU BUMN itu," sambung Erick.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick membawa hampir seluruh jajarannya di Kementerian BUMN. Termasuk Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria.

Tak cuma itu, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari hingga sejumlah deputi pun diboyong Erick. Tim yang dibawanya itu bertemu dengan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dan Johanis Tanak beserta jajaran.

"Kami berkoordinasi dalam rangka memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian BUMN. Kami memetakan strategi pencegahan dalam tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang," tulisnya.

"Alhamdulillah, Kementerian BUMN telah menjalankan program Bersih-Bersih BUMN sebagai wujud nyata komitmen kami dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kami berharap, melalui kerjasama antara BUMN dan KPK, mampu menekan angka korupsi di Indonesia secara signifikan," tandas Erick.