Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Ini Jurus Agar UMKM Bisa Tembus Pasar Global

Liputan6.com, Jakarta Indonesia masih menempatkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Menurut Kementerian Keuangan dan Kadin, periode 2023–2024, pelaku UMKM berjumlah sekitar 66 juta, menyumbang sekitar 61 persen PDB dan menyerap sekitar 117 juta pekerja (sekitar 97 persen).

Menurut Kemenko Perekonomian, per 30 Januari 2025, porsi ekspor UMKM baru sekitar 15,7 persen dari total nasional—menunjukkan perlunya dorongan ekspor berbasis branding dan kanal digital.

Di sisi niaga digital, mengutip laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar USD 90 miliar pada 2024, dengan e-commerce sekitar USD 65 miliar sebagai kontributor terbesar; tren video commerce kian dominan.

Presiden Direktur ExportHub.id, Amalia Susilowati Prabowo, menekankan pentingnya orkestrasi ekosistem agar pelatihan tidak berhenti di kelas. Hal tersebut diungkapkanya dalam Webinar Internasional Kreator Berkarya, UKM Merdeka yang diselenggarakan ExportHub.id dan GeTI Incubator.

“Banyak UMKM berhenti pada pelatihan tanpa pendampingan berkelanjutan. Untuk menembus pasar global, diperlukan sinergi terarah antara kreator, pelaku usaha, dan regulator,” ujarnya, dikutip Jumat (5/9/2025).

Seperti dilaporkan Campaign Asia, mengutip studi GroupM–GOAT Indonesia tahun 2024, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 12 juta kreator yang memproduksi 500 ribu–1 juta konten per bulan, terbanyak di Asia Tenggara—membuka kanal promosi–transaksi berbasis konten yang kian presisi bagi UMKM.

Ekosistem video commerce juga menguat setelah integrasi TikTok-Tokopedia. KPPU juga telah memberikan “persetujuan bersyarat” atas akuisisi mayoritas saham Tokopedia oleh TikTok (dituntaskan Januari 2024), dengan komitmen perilaku persaingan sehat dalam masa pemantauan hingga 2027—membentuk ulang peta belanja sosial Indonesia.

Di hilir, menurut Kemenparekraf pada 13 Agustus 2024, ekspor ekonomi kreatif semester I 2024 mencapai sekitar USD 12,36 miliar, didominasi fesyen, kriya, dan kuliner—menegaskan ruang sinergi kreator-UMKM pada ranah desain, narasi merek, dan pengemasan produk.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada pengusaha kecil (UMKM). Salah satu caranya adalah dengan melonggarkan aturan pajak agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Saat ini pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus berada pada satu visi yang sama yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan yang dianggap membebani rakyat perlu ditinjau lebih serius.

“Pengetatan pajak menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah butuh penerimaan untuk membiayai negara. Tapi di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan agar usahanya bisa bertahan,” ujar Akbar, Selasa (2/9/2025).

Akbar berharap pemerintah memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk UMKM yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keadilan bagi wajib pajak yang taat aturan.

“Kami berharap pemerintah melonggarkan aturan ini sampai ekonomi stabil. Lagipula, pengusaha UMKM selalu taat aturan. Jangan sampai aturan ini justru mengikis fundamental UMKM,” tegasnya.

Selain itu, Hipmi juga mendorong penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen. Langkah ini dinilai akan meringankan beban masyarakat kecil, sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 54–55 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), Akbar menilai pemerintah wajib menjaga daya beli agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu.

“Dengan kondisi sosial ekonomi saat ini, pemerintah harus meringankan beban rakyat. Jangan sampai kelas menengah ke bawah justru takut membelanjakan uangnya,” pesannya.