Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan resmi dari Pemerintah Provinsi Anhui, China. Sebagai langkah awal bagi Pemerintah Anhui untuk menjajaki peluang investasi, khususnya di sektor infrastruktur dan perumahan di IKN.
Anhui merupakan salah satu provinsi di China yang memiliki keunggulan di industri manufaktur dan semen. Anhui juga berperan dalam pembangunan transportasi modern, termasuk keterlibatannya pada produksi sarana Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Jakarta-Bandung (Whoosh).
Deputy Director-General, Department of Housing and Urban-Rural Development of Anhui Province, Liu Xiaohua, mengungkapkan kesiapan provinsinya untuk membuka jalur kerja sama yang lebih luas.
"Saat ini di Provinsi Anhui terdapat banyak pengusaha besar yang bergerak di bidang manufaktur dan sektor lainnya. Harapannya, melalui penjajakan investasi hari ini, kami dapat mempelajari lebih dalam potensi yang ada di IKN serta menghadirkan investor yang tepat dari Anhui untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN," ujar Liu dalam siaran pers resmi Otorita IKN, Kamis (21/8/2025).
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menegaskan, IKN membuka peluang investasi seluas-luasnya.
"Saat ini sudah ada sejumlah investor dari Tiongkok yang menanamkan modal di sektor perhotelan. Kami menyambut baik minat dari Provinsi Anhui, terutama pada investasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga tinggi," kata Sudiro Roi.
Investasi Asing Pertama di IKN
Pada September 2024 silam, investasi asing untuk pertama kalinya masuk dalam proses awal pembangunan di IKN.
Investasi swasta luar negeri masuk pertama kali melalui sektor mix use, yakni Delonix Bravo Investment dari China yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan.
Pada waktu yang sama, dua perusahaan yang bermitra dengan pihak internasional. Antara lain, Australia Independent School yang akan membangun Sekolah Internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, dan PT Magnum Investment Nusantara yang akan membangun kawasan hunian & komersial.
Pemerintah Anggarkan Rp 6,3 Triliun untuk IKN di RAPBN 2026, Turun Tajam dari Tahun Sebelumnya
Sebelumnya, Pemerintah kembali mengalokasikan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan nilai sebesar Rp 6,3 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat ragu saat ditanya mengenai besaran anggaran tersebut. Namun, setelah mendapatkan konfirmasi dari stafnya, ia memastikan bahwa anggaran IKN tercatat dalam RAPBN 2026.
“Rp 6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (17/8/2025).
Mengacu pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) senilai Rp 6,26 triliun terdiri dari Program Pengembangan Kawasan Strategis Rp 5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp 553 miliar.
Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN 2025 sebesar Rp 4,7 triliun, namun jauh lebih kecil dibandingkan alokasi besar pada tahun-tahun sebelumnya.
Dari 2022 hingga 2024, total anggaran yang sudah digelontorkan untuk IKN mencapai Rp 75,8 triliun. Rinciannya, realisasi 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi 2023 Rp 27 triliun, dan realisasi sementara 2024 mencapai Rp 43,3 triliun.
Tak Disinggung Prabowo
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan tidak menyinggung soal anggaran pembangunan IKN.
Fokus utama RAPBN 2026 diarahkan pada delapan program prioritas nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, serta percepatan investasi.
Adapun rincian anggaran program prioritas tersebut yaitu:
- Ketahanan pangan: Rp 164,4 triliun
- Ketahanan energi: Rp 402,4 triliun
- Makan Bergizi Gratis: Rp 335 triliun
- Pendidikan: Rp 757,8 triliun
- Kesehatan: Rp 244 triliun
- Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Rp 181,8 triliun
- Pertahanan rakyat semesta: Rp 185 triliun
- Percepatan investasi: Rp 530 triliun